TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Luther Salamala menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sorong mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir 

Pada 2019 angka IPM Kabupaten Sorong sebesar 65,29, kemudian meningkat menjadi sebesar 67,49 pada tahun 2023.

Baca juga: BPS Kabupaten Sorong Sosialisasi Indikator Makro, Bisa Jadi Acuan Pemkab Susun Program Strategis

Angak tersebut tergolong tinggi, menurut data BPS, IPM Kabupaten Sorong menduduki peringkat ke-4 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat (termasuk Papua Barat Daya).

“Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Sorong dari tahun ke tahun semakin membaik,” ujar Luther Salamala dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Kabupaten Sorong Dalam Angka 2024 di Aimas Hotel and Convention Centre, Kabupaten Sorong, Selasa (13/2/2024).

Angka kemiskinan di Kabupaten Sorong, kata Luther, mengalami penurunan menjadi 26,88 di Tahun 2023 dari 27,58 di tahun 2022.

Jika dilihat secara series, maka angka kemiskinan di Kabupaten Sorong mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 angka kemiskinan masih berada di angka 28,61.

Baca juga: Kepala BPS Kabupaten Sorong Sebut Lewat Kelurahan Cinta Statistik Mewujudkan Sistem Satu Data

Sebagai informasi, pada 17 Juni 2019, telah diundangkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Dimana Perpres tersebut mengatur mengenai kebijakan tata kelola data pemerintah guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya yakin dengan komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik, perlahan data di tiap instansi dapat disinergikan, sehingga menghasilkan data yang akurat, terpercaya dan dapat diandalkan,” kata Luther Salamala. 

Baca juga: BPS Hadir di Kabupaten Maybrat, Pj Bupati Bernhard: Kami Tidak Akan Susah Lagi soal Data

Senada dengan hal itu, Kepala BPS Kabupaten Sorong Ratna Megawati Hamida Gusti mengatakan, Satu Data Indonesia dapat memeperkuat akuntabilitas pemerintah serta data mudah diakses hingga dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah.

“Pembangunan itu memang mahal dan sulit, tapi membangun tanpa data akan jauh lebih mahal bahkan jauh lebih sulit,” ujar Ratna.(tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)