Satu di antaranya membidik Indonesia agar terlepas dari middle income trap atau jebakan negara berpenghasilan menengah.

Baca juga: Kabar Gembira, Pemkab Sorong Selatan Segera Buka Penerimaan CPNS, Ini Formasi Lengkapnya

Lebih lanjut Dance Nauw mengatakan, pelaksanaan Kick Off Meeting KLHS RPJPD ini ditekankan pada himpunan data perangkat daerah dalam mencapai indikator TBP dalam kurun waktu lima tahun.

KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup buat pembangunan.

Selain itu perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup sehingga database 2018-2022 dan capaian-capaiannya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengintegrasikannya dalam RPJPD 2025-2046.

“Tahapan penyusunan KLHS RPJPD membutuhkan peran, masukan, dan saran positif dari tim penyusun agar terlaksana secara baik, sehingga nantinya dapat disepakati isu strategis sekaligus rekomendasi yang kemudian diintegrasikan dalam rancangan awal RPJPD Kabupaten Sorong Selatan 2025- 2045,” ucap Dance Nauw.

Baca juga: Hadiri HUT ke-50 PPNI, Sekda Sorong Selatan: Dedikasi Perawat Dorong Kualitas Hidup Masyarakat

Guna mendukung kelancaran dan ketepatan waktu dalam penyelesaian penyusunan dokumen KLIIS RPJPD ini, tambahnya, pimpinan perangkat daerah terkait diharapkan dapat memberikan dukungan data secara cepat dan terukur serta memberikan data-data yang diperlukan.

Kepada Tim Pokja Penyusunan KLHS RPJPD juga diharapkan segera melaksanakan semua tahapan KLHS RPJPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu juga kepada tenaga ahli pendamping dan NGO Econusa agar dapat mendampingi Pokja sampai tahapan validasi dan memastikan integrasi hasil rekomendasi KLHS. (*/tribunsorong.com)