TRIBUNSORONG.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu bersama Direktur Sekolah Sampah Nusantara Pramu Ristanto bertemu Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Baca juga: KLHK Siap Bersinergi dengan Pemkab Maybrat, Kelola Kawasan Hutan dan Penataan Tanah

Agendanya membahas penyelesaian Program Pendampingan Penyusunan Tata Ruang Wilayah Agraria Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam menyelesaikan TORA yang termasuk program prioritas Presiden Joko Widodo.

Baca juga: KLHK Dorong Insentif Pemeliharaan Kawasan Hutan di Papua Barat Daya

TORA merupakan inisiatif untuk mengatur tata ruang wilayah agraria secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Pol PP dan Linmas, Kemendagri ini menyampaikan komitmen pemerintah daerah mendukung dan melaksanakan program ini guna memperkuat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maybrat.

"Kami juga mengapresiasi dukungan dan bantuan teknis yang diberikan oleh KLHK dalam penyusunan TORA," ujar Bernhard E Rondonuwu.

Baca juga: KLHK Minta Masyarakat Papua Barat Daya Jaga Hutan: Ini Paru-paru Indonesia

Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Maybrat dan Hanif Faisol Nurofiq juga membahas langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menyelesaikan program TORA sesuai dengan arahan Presiden.

Kedua belah pihak sepakat terus berkoordinasi dan bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Baca juga: Peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-41, Pj Bupati Bernhard Dukung Upaya Pelestarian Hutan di Maybrat

Pada kesempatan itu, disampaikan juga agenda terdekat yang melibatkan Pj Bupati Maybrat adalah undangan menghadiri penyerahan TORA di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir April 2024 mendatang.

IKN merupakan proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia yang bertujuan memperkuat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. (*/tribunsorong.com)