TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Sejumlah mahasiswa penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bersama dengan orang tua menggelar aksi damai di kantor Gubernur Papua Barat Daya, kompleks kantor Wali Kota Sorong, Senin (25/11/2024).

Informasi yang dihimpun TribunSorong.com, para mahasiswa menuntut hak mereka atas bantuan studi pendidikan yang belum kunjung cair.

Koordinator Aksi Richardo Yafet Duwiri mengatakan, dalam demo damai tersebut, pihaknya menyampaikan sejumlah poin tuntutan.

“Pertama, kami minta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah terkait surat pemberitahuan dan berkas-berkas yang telah kami kumpulkan,” ujarnya.

Lanjutnya, proses pencairan dan penyaluran dana bantuan pendidikan (biaya hidup) bagi mahasiswa dapat segera direalisasikan dalam kurun waktu selambat-lambatnya sepekan ke depan.

Hal ini penting buat menunjang kelancaran studi dan kesejahteraan mahasiswa kami yang sedang menuntut ilmu di luar daerah.

Kedua, kata Ricardo, pihaknya menuntut kelanjutan pemberian bantuan biaya hidup dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, baik yang sedang menempuh pendidikan di dalam maun luar daerah.

Dia juga meminta agar prosesnya dilakukan secara akuntabel agar tidak ada pemotongan atau penyimpangan anggaran yang merugikan mahasiswa.

“Ketiga, pemerintah daerah diharapkan untuk segera menerima proposal bantuan studi akhir dari mahasiswa ADik,” kata Ricardo.

Poin empat, tambahnya, pemerintah daerah harus memberi perhatian lebih seperti kunjungan ke setiap kota studi para mahasiswa afirmasi yang sedang menuntut ilmu.

Tujuannya agar bisa mendengarkan keluhan dan kebutuhan mahasiswa, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai harapan dan kebutuhan.

Richardo menyatakan, alasan aksi ini semata-mata menuntut hak yang sudah dijanjikan oleh pemerintah provinsi melalui dinas pendidikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya Adolof Kambuaya hadir menemui mahasiswa pedemo.

Ia menyebutm anggaran bantuan pendidikan yang bersumber dari Dana Otsus belum cair dari pemerintah Pusat, sehingga belum tersalurkan.

“Jadi tinggal menunggu waktu kapan dari pusat cairkan baru kami teruskan,” kata Adolof Kambuaya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)