TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak. 

Memberikan makanan bergizi di sekolah tidak hanya akan membantu meningkatkan konsentrasi belajar siswa, tetapi juga berperan dalam menurunkan angka stunting dan masalah gizi buruk yang masih menjadi persoalan di Papua Barat Daya.

"Program MBK di sekolah-sekolah merupakan langkah besar dalam memastikan setiap anak di Papua Barat Daya mendapatkan akses terhadap gizi yang cukup. Ini akan mendukung perkembangan fisik dan mental mereka, serta mendorong pencapaian akademik yang lebih baik," ujar Musa'ad usai Rapat Koordinasi Implementasi Program Nasional MBG di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Selasa (14/1/2025). 

Baca juga: DPRD Dorong Makanan Lokal Masuk Menu Makan Bergizi Gratis di Kota Sorong Papua Barat Daya

Program ini, lanjutnya, akan menyasar beberapa kelompok prioritas, yaitu balita, siswa SD hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui.

Pj Gubernur Musa'ad menyatakan, TNI, Polri, dan berbagai stakeholder telah menyatakan dukungan buat memastikan kelancaran pelaksanaan program.

Selanjutnya membentuk satuan tugas (satgas) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang akan bertugas memetakan kebutuhan, validasi data sasaran, serta koordinasi pelaksanaan.

Evaluasi program direncanakan setiap tiga bulandengan fleksibilitas untuk rapat koordinasi tambahan apabila diperlukan serta memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan kendala di lapangan dapat segera diatasi.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dimulai di Sausapor, Pj Bupati Tambrauw: Kami Fokus pada Siswa SD

Program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan disinergikan dengan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang sudah berjalan di beberapa sekolah di Papua Barat Daya.

"Program SSH menyediakan makan tiga kali sehari bagi peserta didik. Guna menghindari duplikasi, lokasi pelaksanaan MBG akan difokuskan pada wilayah yang belum mencakup program SSH," ujar Musa'ad.

Baca juga: Ini Alasan Papua Barat Daya Belum Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis

Pj gubernur menamahkan, estimasi anggaran awal yang disiapkan Rp10 miliar per kota/kabupaten dan Rp20 miliar dari pemerintah provinsi.

Anggaran ini masih dapat disesuaikan sesuai kebijakan pusat dan kebutuhan daerah. (tribunsorong.com/angela cindy)