TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Suriel Semuel Mofu mengkritisi kebijakan sekolah gratis yang menjadi program kepala daerah di Papua Barat Daya.

Menurutnya, orang tua siswa masih dibebani berbagai biaya tinggi, mulai dari biaya pendaftaran, sumbangan komite, hingga buku dan alat tulis.

“Saya berbicara dengan banyak orang tua. Mereka mengeluhkan biaya pendaftaran masuk sekolah yang mencapai jutaan rupiah,” ucap Suriel Mofu di sela Rapat Kerja Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2025 di Kota Sorong, Jumat (4/7/2025) lalu.

Baca juga: 5 Rekomendasi Aktivitas Bareng Buah Hati saat Liburan Sekolah, Jangan Lewatkan Hunting di Gramedia

Ia menambahkan, banyak anak di Papua Barat Daya datang ke sekolah tanpa perlengkapan belajar dasar seperti pena atau buku tulis. 

Dalam kunjungannya ke sebuah sekolah, Suriel mendapati hampir separuh siswa tidak memiliki pena saat mengikuti tes bahasa Inggris.

“Kalau anak datang ke sekolah tanpa pena, tanpa buku, apa yang bisa dipelajari. Mau tulis pakai apa, Ini yang harus menjadi perhatian kita semua,” katanya.

Baca juga: Biaya Daftar dan Seleksi Sekolah Kedinasan 2025 Plus Batas Usia Detail per Lembaga

Suriel menegaskan, kebijakan sekolah gratis perlu ditinjau ulang secara menyeluruh.

Jika yang digratiskan hanya biaya administrasi atau SPP, sementara kebutuhan pokok siswa seperti buku, alat tulis, dan seragam masih harus dibeli orang tua, maka kebijakan tersebut tidak dapat disebut sebagai sekolah gratis yang sesungguhnya.

“Kalau buku LKS saja harganya bisa Rp100 ribu per buku dan satu siswa butuh 10 buku, maka orang tua harus keluarkan Rp1 juta tiap semester. Apanya yang gratis,” ujar Suriel.

Ia pun menekankan pentingnya pemerintah daerah menyediakan fasilitas penunjang pendidikan seperti buku teks, alat tulis, dan perlengkapan laboratorium.

Ini agar kebijakan sekolah gratis tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar mendukung anak-anak belajar dengan layak.

“Gratis tidak serta-merta meningkatkan kualitas dan partisipasi pendidikan jika tidak disertai dukungan nyata pada kebutuhan dasar siswa,” ucap Suriel Mofu.

Baca juga: BREAKING NEWS: Puluhan Warga Demo di Kantor Wali Kota Sorong, Protes SPMB dan Program Sekolah Gratis

Ia berharap kebijakan pendidikan di Papua Barat Daya dapat dievaluasi dan diperbaiki, sehingga benar-benar membantu masyarakat, serta meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain itu memastikan anak-anak Papua Barat Daya mendapatkan hak belajar dengan layak tanpa terkendala ekonomi. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)