TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Kota Sorong menyikapi dampak tunggakan pajak dan retribusi oleh sejumlah pelaku usaha.

Persoalan bahkan menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena nominalnya mencapai belasan miliar rupiah.

Baca juga: Tunggakan Pajak di Kota Sorong Belasan Miliar, Kepala Bapenda Sibuk Tidak Bisa Diganggu

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Sorong Rudi R. Laku mengatakan, dampak tidak hanya menyangkut persoalan administrasi, tetapi juga kemampuan fiskal pemerintah kota dalam membiayai program publik.

“Kalau pajak tidak dibayar PAD terganggu. Alokasi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan bantuan sosial otomatis tersendat,” ujarnya, Sabtu (2/8/2025).

Rudi menyebut, sebagian besar pajak yang menunggak berasal dari sektor jasa makanan dan minuman, hiburan, hingga hotel.

Baca juga: KPU Kota Sorong Bantah Jadi "Kambing Hitam" Tunggakan Pajak Hotel Vega 

Padahal sektor-sektor ini tergolong aktif dan memiliki perputaran ekonomi yang cukup tinggi.

“Mereka beroperasi setiap hari, konsumen ramai, tapi kontribusinya ke daerah nol. Ini tidak adil bagi pelaku usaha yang taat dan masyarakat luas yang butuh pelayanan publik,” ucap Rudi.

Ia menilai, tersendatnya pemasaukan dari sektor pajak sebagai kebocoran pendapatan daerah (PAD) yang berdampak sistemik.

Pemerintah kota bersiap mengambil langkah, termasuk penyegelan tempat usaha yang masih membandel.

Selain itu penerapan sistem pembayaran digital buat menutup celah manipulasi terus digencarkan.

“Uang pajak itu bersumber dari konsumen. Kalau tidak disetor, itu artinya dana publik hilang. Ini berpotensi merusak ekosistem ekonomi lokal,” kata Rudi.

Baca juga: Cegah KPK Turun Tangan, Komisi III DPR Kota Sorong Ultimatum Dispenda Tangani Tunggakan Pajak

Pembangunan pasar tradisional, lanjutnya, revitalisasi fasilitas umum, hingga subsidi sektor kesehatan bisa terhambat jika PAD tidak optimal.

Kondisi berdampak pada masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM dan kelompok rentan.

Sebagai solusi jangka panjang, kata Rudi, Pemkot menggandeng Bank Papua buat mengembangkan sistem pembayaran berbasis digital, serta melakukan pemetaan potensi pajak hingga tingkat kelurahan.

Baca juga: VEGA PRIME Hotel Sorong Respons Tunggakan Pajak Berujung KPK Pasang Plang

Langkah ini diharapkan dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi pengawasan.

“Kami ingin ada keadilan fiskal. Semua yang mendapat manfaat ekonomi dari kota ini harus memberi kontribusi yang layak. Ini bukan sekadar kewajiban hukum, tapi juga moral,” ucap Rudi. (tribunsorong.com/ismail saleh)