Program Makan Bergizi Gratis

3 Kabupaten di Papua Barat Daya Belum Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Wagub Ungkap Kendalanya

Penulis: Angela Cindy
Editor: Petrus Bolly Lamak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

RAKOR MBG - Rakor perdana Satgas MBG Papua Barat Daya, Senin (4/8/2025). Tiga Kabupaten di Papua Barat Daya belum jalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Tiga Kabupaten di Papua Barat Daya belum jalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Tiga Bulan Berjalan, Program MBG di SD Negeri 21 Remu Sorong Beri Dampak Positif

Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, bialng tiga kabupaten itu adalah Tambrauw, Maybrat, dan Sorong Selatan. 

“Tiga kabupaten ini memang belum ada pekerjaan yang berjalan,” katanya saat rakor perdana Satgas MBG Papua Barat Daya, Senin (4/8/2025).

Baca juga: 3 Siswa SD di Manokwari Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis, Video Viral di Medsos

Ia mengatakan, Papua Barat Daya, provinsi tercepat membentuk Satgas MBG usai instruksi Mendagri keluar. 

“Namun, sejumlah kendala membuat pelaksanaan program masih tertahan di beberapa wilayah,” katanya.

Pria adal Fakfak itu bilang, masalah utamanya adalah kesiapan lahan untuk pembangunan dapur MBG. 

Ia minta pemda koordinasi agar lahan dan dokumen pendukung seperti surat persetujuan bupati atau wali kota bisa segera dikirim. 

“Ini dananya dari APBN sudah siap, tinggal kesiapan di daerah saja,” ucapnya. 

Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan Maybrat Siap Suplai Pangan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis

Rapat Satgas ini menghasilkan sejumlah langkah, termasuk pembagian tugas kepada perwakilan dari 19 perangkat daerah. 

Masing-masing tim akan langsung turun ke kabupaten/kota memastikan percepatan pelaksanaan.

“Harapannya dalam pekan ini prosesnya sudah mulai berjalan," katanya. 

Baca juga: Koperasi Merah Putih Diluncurkan, Pemkab Maybrat Siap Tancap Gas Beriringan dengan PSN Lain

Ia mengatakan, satgas membahas soal standar biaya yang disesuaikan dengan kondisi lokal di Papua Barat Daya, mengingat perbedaan harga barang dengan daerah lain seperti Jawa.

“Standar harga akan dihitung berdasarkan tingkat kemahalan di Sorong. Jadi tidak lagi disamakan dengan wilayah lain,” katanya. (tribunsorong.com/angela cindy)