Kontribusi Perusahaan di Moi Selatan Sorong Dinilai Minim, Infrastruktur dan Kesejahteraan Disorot

Ringkasan Berita:

• Tokoh intelektual Moi bagian selatan Yohanis Malasmene, menyoroti minimnya kontribusi hadirnya perusahaan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
• Persoalan utama yang masih dihadapi masyarakat hingga saat ini adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya akses transportasi.
• Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sorong dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Tokoh intelektual Moi bagian selatan Yohanis Malasmene, menyoroti minimnya kontribusi hadirnya perusahaan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, wilayah Moi bagian selatan di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, meliputi Mayamuk, Moisegen, Segun, Seget, Salawati Selatan hingga Salawati Tengah merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. 

Persoalan utama yang masih dihadapi masyarakat hingga saat ini adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya akses transportasi.

Baca juga: Pagar Merah di Hutan Konda: Cara Masyarakat Adat Sorong Selatan Bentengi 14.000 Hektar dari Sawit

Sejumlah ruas penting seperti jalan penghubung Sorong-Segun dan Sorong-Seget belum memadai menunjang mobilitas masyarakat maupun aktivitas ekonomi.

"Bertahun-tahun masyarakat di wilayah selatan mengalami kesulitan akses transportasi. Akibatnya hasil kebun dan hasil jualan masyarakat tidak dapat terdistribusi secara baik, sehingga ekonomi mereka tidak stabil," ujar Yohanis kepada TribunSorong.com, Minggu (15/3/2026).

Baca juga: Hadiri Sosialisasi Perusahaan Sawit Dituding bentuk Intervensi, Danramil Teminabuan Beri Penjelasan

Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sorong dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Pemda harus mengambil peran aktif dalam memediasi masyarakat dengan berbagai perusahaan industri, seperti minyak dan gas, pertambangan hingga perkebunan kelapa sawit.

Yohanis yang juga menjabat Ketua Biro Politik dan Organisasi di Lembaga Masyarakat Adat Malamoi menilai, sejumlah perusahaan yang beroperasi bertahun-tahun, belum memberikan dampak positif signifikan.

"Pendidikan, perumahan, dan kebutuhan dasar masyarakat masih sangat membutuhkan perhatian," katanya.

Lebih lanjut Yohanis mengatakan, keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit, memunculkan berbagai persoalan baru bagi masyarakat adat, termasuk hilangnya lahan.

Baca juga: Kali Klafdalim Moi Sigin Sorong Diduga Tercemar Limbah Sawit: Ikan-ikan Mati, Air Bikin Kulit Gatal

Perkebunan sawit seharusnya menunjukkan tanggung jawab sosial secara nyata, seperti memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak setempat serta mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

“Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan berarti bagi kami orang Papua. Yang kami rasakan justru kesulitan, utang, dan hilangnya wilayah adat," ucapnya.

Yohanis mengimbau masyarakat wilayah Moi bagian selatan agar lebih berhati-hati dalam membuka lahan baru bagi investasi perkebunan sawit.

Baca juga: KPK Dorong Pencabutan 16 IUP Sawit di Papua Barat-Papua Barat Daya: Teridentifikasi Pelanggaran

Luas lahan yang diberikan kepada perusahaan saat ini sudah cukup dan perlu dievaluasi dampaknya.

"Kami juga berharap kepada pemerintah daerah, perusahaan industri, dan masyarakat dapat duduk bersama untuk mencari solusi, sehingga kekayaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan," kata Yohanis. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)