Kesbangpol Papua Barat Daya Gelar FGD untuk Susun Indeks Demokrasi Indonesia 2026

Ringkasan Berita:

• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
• IDI memiliki peran strategis sebagai indeks komposit untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, termasuk di daerah.
• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, IDI ditetapkan sebagai salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan hingga tahun 2045.

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Sorong, Kamis (19/2/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yakob Kareth ditandai penabuhan tifa bersama para peserta. 

Baca juga: Perjuangkan Nasib Kontraktor OAP, 19 Asosiasi Desak DPRP Papua Barat Daya Lahirkan Ranperdasus

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa IDI memiliki peran strategis sebagai indeks komposit untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, termasuk di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, IDI ditetapkan sebagai salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan hingga tahun 2045. 

Selain itu, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, IDI menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) wajib bagi seluruh gubernur dan pelaksanaannya dimonitor serta dievaluasi oleh Pemerintah Pusat.

Baca juga: Lokakarya Finalisasi Pergub Satu Data, Wagub Nausrau: Perkuat Tata Kelola Data Papua Barat Daya

Menurutnya, FGD ini penting untuk menjaring data dan informasi yang tidak dapat diperoleh hanya melalui penelusuran portal berita daring maupun telaah dokumen. 

Data hasil penelusuran dan review dokumen akan diluruskan, diperkaya, serta diklarifikasi dalam forum diskusi agar indeks yang dihasilkan lebih akurat dan objektif.

“Karena pentingnya data dan informasi yang dihasilkan dalam FGD ini, saya menghimbau seluruh peserta dari unsur pemerintah maupun elemen masyarakat untuk aktif memberikan informasi yang benar dan lengkap. Dengan demikian, nilai IDI benar-benar mencerminkan kondisi pelaksanaan demokrasi di Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya George Japsenang mengatakan, FGD bertujuan menghimpun data dan masukan dari para pemangku kepentingan guna mengukur kualitas demokrasi daerah berdasarkan indikator kebebasan, kesetaraan, serta kapasitas lembaga demokrasi.

FGD ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah, Sekretariat DPRP, aparat keamanan, unsur masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis LSM, perwakilan BEM mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dewan adat, serta insan pers. 

Melalui forum ini, diharapkan penyusunan IDI Papua Barat Daya dapat menggambarkan kondisi demokrasi daerah secara komprehensif dan berimbang. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)