Maruarar Sirait: Ada Warga Sorong Menanti Perhatian Pemerintah Hingga 30 Tahun

Ringkasan Berita:

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait komitmen memperbaiki rumah tidak layak huni di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
• Komitmen ini disampaikan usai kunjungan lapangan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan pemerintah daerah, Senin (27/4/2026).
• Dari hasil peninjauan, pemerintah menemukan masih banyak warga tinggal di hunian tidak layak, terutama di kawasan pesisir.

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait komitmen memperbaiki rumah tidak layak huni di Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Komitmen ini disampaikan usai kunjungan lapangan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan pemerintah daerah, Senin (27/4/2026).

Baca juga: Kunker ke Sorong, Menteri PKP dan Mendagri Sebut Program Hunian Prorakyat Belum Optimal

Dari hasil peninjauan, pemerintah menemukan masih banyak warga tinggal di hunian tidak layak, terutama di kawasan pesisir.

“Bahkan, sebagian rumah belum memiliki fasilitas dasar seperti sanitasi dan tempat buang air besar,” katanya saat konferensi pers di Gedung L Jitmau.

Maruarar bilang, kondisi tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa penanganan optimal.

Sejumlah warga disebut telah menunggu 20 hingga 30 tahun untuk mendapatkan perhatian pemerintah.

Untuk memastikan program tepat sasaran, pemerintah akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) guna memetakan kondisi riil masyarakat.

Baca juga: Menteri PKP Tinjau Perumahan Aqwa Residence 6, Pastikan 3.000 Unit Rumah Subsidi untuk Papua di 2026

Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat berencana merenovasi sekitar 21 ribu rumah tidak layak huni di enam provinsi di Tanah Papua, termasuk Papua Barat Daya.

“Program ini akan segera dilaksanakan,” katanya.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kehadiran negara bagi masyarakat kecil, khususnya di kawasan kumuh.

Baca juga: Aksi Perubahan Peserta PKP 2025 Pemkab Sorong, Perkuat Mutu hingga Integritas ASN

Selain itu, pemerintah mendorong dukungan sektor perbankan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

Realisasi KUR menunjukkan tren positif dengan tingkat penyerapan tinggi, bahkan kuota nasional hampir habis sebelum akhir tahun anggaran.

Maruarar menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BPS, dan sektor perbankan menjadi kunci percepatan program perumahan rakyat.

“Kami berharap program ini dapat meningkatkan kualitas hunian serta menciptakan lingkungan yang sehat dan layak di Tanah Papua,” ujarnya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)