Kunker ke Sorong, Menteri PKP dan Mendagri Sebut Program Hunian Prorakyat Belum Optimal

Ringkasan Berita:

• Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian kunjungan kerja (kunker) ke Papua Barat Daya.
• Kedua Menteri Kabinet Merah Putih meninjau Perumahan Kadar Malibela Residence, Kota Sorong, Senin (27/4/2026).
• Maruarar menyampaikan pentingnya implementasi kebijakan perumahan prorakyat, khususnya akses pembiayaan yang mudah.
• Mendagri mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan kebijakan berjalan efektif.

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kunjungan kerja (kunker) ke Papua Barat Daya.

Ara, panggilan Maruarar tiba lebih dahulu pada Sabtu (25/4/2026) lalu blusukan ke kawasan permukiman Kompleks Kokoda, Kota Sorong.

Pada Senin (27/4/2026), Mendagri Tito tiba selanjutnya bersama-sama Menteri Ara meninjau Perumahan Kadar Malibela Residence, Kota Sorong.

Pemerintah pusat menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengambil perumahan ini. 

Turut mendampingi kunjungan kedua menteri dalam Kabinet Merah Putih tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu beserta jajaran, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Consumer Banking Aris Hartanto, serta sejumlah pejabat lainnya.

Baca juga: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Cek Program BSPS di Sorong, Ini Alokasi se-Papua Barat Daya

Setibanya di lokasi, rombongan disambut tarian khas Papua kemudian meninjau berbagai fasilitas di kawasan perumahan tersebut.

Menteri Ara dalam sambutannya menyampaikan pentingnya implementasi kebijakan perumahan prorakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyoroti sejumlah program strategis, termasuk di antaanya kemudahan akses pembiayaan perumahan dengan bunga rendah dan uang muka ringan yang belum berjalan optimal di Kota Sorong.

"Jangan sampai di daerah lain sudah berjalan, tetapi di sini belum," ujar Ara.

Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar program-program bisa segera diimplementasikan dan dinikmati masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah.

Baca juga: Warga Klawalu Sorong Keluhkan Jalan Rusak dan Debu Akibat Proyek Perumahan

Skema pembiayaan perumahan yang ditawarkan pemerintah sangat membantu masyarakat, dengan suku bunga ringan, uang muka terjangkau, serta dilengkapi asuransi.

"Program ini ditujukan untuk masyarakat luas, mulai dari petani, nelayan, tenaga honorer, hingga ASN. Ini bentuk keberpihakan negara kepada rakyat kecil,” ujar Ara.

Ara juga meminta pemerintah daerah segera memberikan kejelasan terkait kendala yang menyebabkan program-program belum berjalan optimal.

“Saya minta ada jawaban yang jelas, agar kami di pusat bisa mengambil langkah konkret. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kebijakan yang tidak berjalan," ucapnya.