BBM Subsidi Dijual Ulang, Warga Jadi Korban Kelangkaan dan Harga Tinggi

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - PT Pertamina Patra Niaga menyoroti praktik penjualan kembali bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang masih marak terjadi di wilayah Papua Barat Daya.

Praktik ini dinilai berdampak pada kelangkaan stok dan kenaikan harga BBM di tingkat masyarakat.

Baca juga: Tak Lagi Tidur di Jalan, Driver Truk Sorong Rasakan Dampak Penertiban Mafia BBM

Sales Branch Manager Papua Barat I PT Pertamina Patra Niaga Yunus Muharrahman menegaskan, bahwa BBM subsidi seharusnya dinikmati masyarakat sesuai harga, bukan diperjualbelikan oknum tertentu.

Menurut Yunus, BBM subsidi memiliki kuota yang ditetapkan dalam APBN.

Harga jualnya akan meningkat dan tidak lagi sesuai dengan ketentuan pemerintah, jika BBM tersebut berpindah tangan berkali-kali.

Baca juga: Polda Papua Barat Daya Tegas Berantas Mafia BBM, Warga Diminta Aktif Mengawasi

Ia menjelaskan, harga BBM subsidi yang semula Rp6.800 per liter dapat naik menjadi Rp8.000 hingga Rp12.000 setelah melalui beberapa perantara.

“Semakin banyak tangan yang terlibat, harga akan semakin tinggi,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam agenda Forbisda HIPMI Papua Barat Daya, Minggu (3/5/2026).

Selain menyebabkan kenaikan harga, praktik ini juga membuat stok BBM di SPBU cepat habis.

Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan BBM dengan harga resmi dalam program satu harga.

Yunus menambahkan, BBM subsidi seperti solar, pertalite, dan minyak tanah merupakan jenis yang harganya diatur pemerintah.

“Penjualan di atas harga resmi dapat dilaporkan melalui call center Pertamina,” ujarnya.

Perbedaan jenis BBM, yaitu BBM subsidi, BBM khusus penugasan yang mendapat kompensasi pemerintah, serta BBM non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar.

Baca juga: Update Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina di Sorong per April 2026: Antrean di SPBU Normal

Di wilayah Sorong, BBM non-subsidi yang tersedia antara lain Pertamax, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Pertamina terus mendorong pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan sosialisasi dan pengawasan guna menekan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di Papua Barat Daya. (tribunsorong.com/ismail saleh)