Optimalkan Pelayanan di 259 Kampung, Pemkab Maybrat Terapkan Absensi Manual bagi ASN

Ringkasan Berita:

• Wabup Maybrat Ferdinando Solossa meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) disiplin dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
• Disiplin kerja harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari pimpinan perangkat daerah (PD) hingga pegawai di setiap unit kerja.
• Setiap ASN wajib memahami tugas dan tanggung jawab di unit kerja masing-masing agar kinerja dapat diukur, dievaluasi, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Wakil Bupati (Wabup) Maybrat Ferdinando Solossa meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) disiplin dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Disiplin kerja harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari pimpinan perangkat daerah (PD) hingga pegawai di setiap unit kerja.

“Sebagai ASN, kita terikat pada kontrak politik negara. Integritas dan profesionalisme harus dijunjung tinggi karena tugas utama kita adalah melayani masyarakat,” ujar Ferdinando Solossa, Senin (19/1/2026).

Baca juga: Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Besok Selasa 20 Januari 2026: Kota Sorong dan Maybrat Berawan

Setiap ASN wajib memahami tugas dan tanggung jawab di unit kerja masing-masing agar kinerja dapat diukur, dievaluasi, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Optimalisasi pelayanan publik, menurutnya, merupakan tujuan utama keberadaan Pemkab Maybrat yang membawahi 259 kampung dan 24 distrik.

Pemberlakuan daftar hadir manual guna memastikan kehadiran seluruh pegawai, baik ASN, CPNS, tenaga honorer daerah, maupun pejabat yang telah atau belum dilantik.

“Kita diberi kepercayaan oleh negara untuk mengabdi. Kehadiran, disiplin, dan etika kerja adalah hal yang tidak bisa ditawar,” katanya.

Terkait tenaga honorer daerah yang berjumlah 546 orang, Ferdinando menjelaskan bahwa proses administrasi masih berjalan.

Seluruh tenaga honorer diminta tetap menunjukkan sikap, etika, dan kinerja yang baik dengan tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.

“Walaupun masih dalam proses, kewajiban tetap sama. Tunjukkan kinerja, produktivitas, inovasi, dan kreativitas di unit kerja masing-masing,” ujarnya.

Baca juga: Ini Daftar 5 Pemenang Lomba Pondok Natal di Maybrat, Sekda Ferdinandus Taa Serahkan Hadiah

Memasuki pertengahan Januari 2026, wabup juga meminta perhatian serius pimpinan PD terhadap percepatan penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran.

Ia menekankan pentingnya kesiapan administrasi sejak awal tahun, mulai dari perencanaan teknis, penganggaran, hingga proses pengadaan sesuai sistem yang berlaku.

Ia mengingatkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun-tahun sebelumnya yang masih menemukan ketidaksinkronan antara pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan pelaporan dalam sistem keuangan.

“Kegiatan ada dan bukti fisik ada, tetapi belum diinput dalam sistem. Ini persoalan serius dan tidak boleh terulang,” tegasnya.

Baca juga: Proyek Peningkatan Infrastruktur 9 Ruas Jalan dan Kantor Dinas PU Maybrat Diresmikan

Menurut Ferdinando, apabila temuan BPK tidak ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari, hal tersebut berpotensi membuka ruang bagi aparat penegak hukum dan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan serta pelayanan publik.