DPRP Papua Barat Daya

RDP Komisi IV DPRP: Ketersediaan Fasilitas dan Obat di RSUD Sele Be Solu-JP Wanane Jadi Sorotan

Manajemen RSUD Sele Be Solu Kota Sorong  dan RSUD Dr JP Wanane Kabupaten Sorong hadir. 

Penulis: Angela Cindy | Editor: Petrus Bolly Lamak
TRIBUNSORONG.COM/ANGELA CINDY
RDP - Komisi IV DPRP Papua Barat Daya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak rumah sakit pemerintah daerah, Jumat (3/10/2025). 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi IV DPRP Papua Barat Daya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak rumah sakit pemerintah daerah, Jumat (3/10/2025).

Baca juga: BREAKING NEWS: Edo Kondologit Mundur dari Anggota DPRP Papua Barat Daya dan PDI Perjuangan

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRP Papua Barat Daya David Sedik.

Manajemen RSUD Sele Be Solu Kota Sorong  dan RSUD Dr JP Wanane Kabupaten Sorong hadir. 

Baca juga: UPDATE Alasan Edo Kondologit Tanggalkan DPRP Papua Barat Daya dan PDI Perjuangan

RDP membahas evaluasi layanan kesehatan, ketersediaan fasilitas medis, ruang intensif, hingga distribusi obat-obatan yang masih menjadi kendala.

Wakil Ketua Komisi IV DPRP Papua Barat Daya David Sedik mengatakan, bahwa kedua rumah sakit tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah kota dan kabupaten. 

Baca juga: Edo Kondologit Pamit dari DPRP Papua Barat Daya dan PDI-P, Sukses di Dunia Hiburan hingga Politisi

DPRP Papua Barat Daya tetap membuka ruang dukungan melalui penganggaran di tingkat provinsi.

“Kalau menyangkut anggaran, provinsi siap membantu lewat Komisi IV sebagai mitra. Harapan kami, pada APBD 2026 nanti kebutuhan belum terakomodir bisa diperjuangkan kembali,” ucap David.

Ia bilang, sejak 2023 hingga 2024 Pemprov Papua Barat Daya sudah menyalurkan bantuan berupa insentif tenaga kesehatan serta peralatan medis. 

Pada 2025 jumlah bantuan mengalami pengurangan.

Baca juga: Tragedi Miras Oplosan Manokwari, Anggota DPRP Aloysius Siep: Perda Miras Mendesak Diberlakukan

Menurut David, masalah utama adalah keterlambatan distribusi obat serta lambannya pelayanan pasien. 

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti dalam rapat lanjutan bersama dinas teknis.

“Persoalan-persoalan ini sudah kami catat dan akan dibahas lebih lanjut saat penyusunan KUA-PPAS APBD 2026. DPRP berkomitmen mengawal sektor kesehatan karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” katanya. (tribunsorong.com/angela cindy) 

Sumber: TribunSorong
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved