Gubernur Elisa Kambu: Pelayanan Publik Bukan Cuma Data, tapi Komitmen Moral

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, tapi instrumen utama menilai efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Evaluasi pelayanan publik bukan hanya soal data dan laporan, tapi tentang komitmen moral kita,” ujarnya pada Pendampingan Kebijakan Pelayanan Publik di Kota Sorong, Rabu (15/10/2025).

Baca juga: Pemkot Sorong Siapkan Lahan Mal Pelayanan Publik, Jamin Tata Kelola Pemerintahan Cepat-Transparan

Gubernur asal Maybrat ini bilang, Indeks Pelayanan Publik (IPP) dihasilkan lewat proses evaluasi.

Itu jadi alat ukur objektif untuk menilai capaian kualitas pelayanan di setiap unit kerja pemerintah.

Baca juga: Perubahan APBD Papua Barat Daya 2025 Tahap Evaluasi di Kemendagri, Segini Jumlahnya

IPP menjadi indikator penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi daerah.

“Indeks ini bukan sekadar angka, tapi cermin kualitas layanan kita kepada masyarakat,” ujar Elisa.

Ia mengatakan, tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan sumber daya manusia, tidak boleh menjadi alasan tidak berkembang.

Pemprov perlu bertransformasi, memperkuat tata kelola, dan membangun sistem birokrasi adaptif serta inklusif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Makanya pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi antar pemerintah daerah,” katanya. 

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan RB Ajib Rakhmawanto mengatakan, pendampingan ini bagian dari upaya memperkuat sistem evaluasi pelayanan publik nasional agar lebih partisipatif dan berbasis data.

Baca juga: DKPPKB Papua Barat Daya Perkenalkan 3 Fitur Baru ASPAK, Ini Manfaat Pentingnya

Pelayanan publik tidak hanya soal efisiensi waktu dan prosedur, tapi aksesibilitas, inklusivitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

“Masyarakat harus dilibatkan dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap penyelenggara pelayanan publik,” kata Ajib. 

Baca juga: Suku Besar Moi All Out Dukung Program Pemerintah dan Jaga Stabilitas di Papua Barat Daya

Kemenpan RB berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam kegiatan Pendampingan Kebijakan Pelayanan Publik

Kegiatan bertujuan memperkuat sistem evaluasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya mewujudkan pelayanan publik cepat, inklusif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)