Senator PFM Interupsi di Sidang Paripurna DPD RI: Tolak Sawit, Papua Butuh Sekolah dan Rumah Sakit

TRIBUNSORONG.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor (PFM) menyatakan, masyarakat Papua menolak rencana pembukaan perkebunan sawit dan penambahan markas TNI.

Hal itu ditegaskan ketika menyampaikan interupsi dalam Sidang Paripurna Ke-6 DPD RI, Masa Sidang III Tahun 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/01/2026).

Baca juga: DPD RI Soroti Kesiapsiagaan Bencana Papua Barat Daya saat Kunjungi DKP2B dan Satpol PP

Menurut Senator PFM, yang dibutuhkan masyarakat adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan yang hingga saat ini masih belum memadai.

"Pimpinan, pertama, nanti tolong sampaikan ke pak Prabowo (Presiden RI) sama pak Bahlil (Menteri ESDM), setop dengan barang itu (perkebunan)," ujarnya.

"Kedua, kenapa didatangkan batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara," ucap Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay ini.

Selain itu, Senator PFM menilai, pendidikan dan kesehatan merupakan hal utamam karena merupakan amanat Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Menanggapi interupsi PFM, Ketua DPD RI Sultan mengatakan akan menampung semua masukan.

"Kami sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan pak Presiden Prabowo dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama," katanya. (*/tribunsorong.com)