3.000 KPM di Sorong Selatan Dicoret dari Bansos, Begini Penjelasan Dinsos

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Lebih dari 3.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sorong Selatan dilaporkan tidak lagi menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan pertama tahun 2026.

Kondisi ini sempat memicu reaksi keras dari warga saat penyaluran bantuan di Kantor Pos Teminabuan beberapa waktu lalu. 

Baca juga: Pemkab Sorong Selatan Gelontorkan 300 Paket Sembako Gratis Jelang Lebaran

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong Selatan Saul Salamuk menjelaskan, bahwa pengurangan drastis ini merupakan dampak dari pembaruan data nasional dan efisiensi anggaran pusat.

Penyebab Pengurangan Penerima

Saul bilang, jumlah penerima bantuan di Sorong Selatan menyusut dari sekitar 6.000 KPM menjadi hanya 2.000-an KPM. 

Ada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi hal ini:

• Pembaruan Data Nasional: Input data tahunan kini lebih ketat dengan memprioritaskan masyarakat prasejahtera di desil satu sampai empat.
• Kondisi Ekonomi Global: Adanya tekanan fiskal, inflasi, dan penyesuaian anggaran negara memaksa pemerintah pusat melakukan verifikasi dan validasi (verval) ulang secara menyeluruh. 

Soroti Indikator Kesejahteraan di Papua

Dinas Sosial juga mengkritisi indikator Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai kurang relevan dengan realitas di Papua. 

Baca juga: Jadwal Buka Puasa Sorong Selatan Rabu 18 Maret 2026 / 28 Ramadan 1447 H, Bacaan Doa, Amalan Sunnah

Saul menekankan bahwa tampilan fisik rumah di Sorong Selatan tidak selalu mencerminkan kesejahteraan ekonomi penghuninya.

"Di Papua, rumah bagus belum tentu menandakan masyarakat itu sejahtera. Banyak warga memiliki rumah layak secara fisik terutama rumah bantuan pemerintah kampung namun tidak memiliki akses air bersih, listrik, hingga jamban," ujar Saul, Kamis (19/3/2026).

Ia menambahkan bahwa beban ekonomi masyarakat seringkali tinggi karena satu rumah bisa dihuni oleh beberapa kepala keluarga sekaligus.

Baca juga: Disperindagkop Sorong Selatan Patok Harga Minyak Tanah Rp7.000 per Liter, Pengecer Nakal Ditindak

Mekanisme Pengaduan bagi Warga

Sebagai solusi jangka pendek, Dinsos Sorong Selatan membuka ruang pengaduan bagi warga yang merasa layak namun bantuannya terputus. Berikut poin penting terkait layanan pengaduan:

• Prioritas: Warga yang terakhir menerima bantuan pada Desember 2025 (Triwulan IV).
• Syarat: Datang langsung ke Kantor Dinas Sosial dengan membawa Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi.
• Batas Waktu: Layanan dibuka terbatas hanya selama 1-2 minggu ke depan agar data bisa segera dikirim ke Jakarta sebelum penyaluran triwulan kedua.

Dinsos menegaskan bahwa peran daerah terbatas pada proses input dan pengiriman data ulang. 

Baca juga: Lapak Pakaian Pasar Kajase Sorong Selatan Sepi Pembeli jelang Idulfitri 1447 H

Keputusan akhir mengenai pengaktifan kembali status kepesertaan sepenuhnya berada di tangan Kementerian Sosial RI.

"Kami akan berkoordinasi dengan kementerian agar mereka melihat langsung persoalan ini dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang lebih adil bagi masyarakat Sorong Selatan," tutupnya. (tribunsorong.com/astri)