3 Dekade Otonomi Daerah, Sinkronisasi Program Pusat-Daerah Masih Lemah

Ringkasan Berita:

• Pemkab Sorong Selatan menggelar upacara peringatan Hari Otda ke-30, Senin (27/4/2026).
• Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodory membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri.
• selama tiga dekade terakhir, integrasi antara perencanaan dan penganggaran nasional dengan daerah belum berjalan optimal.
• Kondisi ini kerap menimbulkan ketidaksinkronan program antara pemerintah pusat dan daerah, yang berujung pada tumpang tindih kegiatan serta rendahnya efektivitas pembangunan.

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di Lapangan Apel Kantor Bupati, Senin (27/4/2026).

Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodory bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Hari Otda ke-30: Papua Barat Daya Dorong Kemandirian dan Kolaborasi Nasional

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa selama tiga dekade terakhir, integrasi antara perencanaan dan penganggaran nasional dengan daerah belum berjalan optimal.

Kondisi ini kerap menimbulkan ketidaksinkronan program antara pemerintah pusat dan daerah, yang berujung pada tumpang tindih kegiatan serta rendahnya efektivitas pembangunan.

Selain itu, birokrasi dinilai masih terlalu berfokus pada aspek administratif dan penyerapan anggaran, bukan pada hasil nyata yang berdampak bagi masyarakat.

Baca juga: 30 Tahun Otonomi Daerah, Wali Kota Sorong Tekankan Sinkronisasi Pusat-Daerah Demi Wujudkan Asta Cita

Ketergantungan banyak daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat juga dinilai membatasi ruang gerak daerah dalam merespons kebutuhan lokal, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis khusus.

Menteri Dalam Negeri juga menyoroti masih adanya kesenjangan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, terutama antara daerah maju dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Yohan Bodory menegaskan komitmen pemerintah daerah mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Pembangunan tetap berjalan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini menjadi prioritas agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan wilayah masih menjadi kendala, terutama di daerah dengan akses terbatas seperti Imekko.

Menurutnya, perencanaan yang tidak mempertimbangkan kondisi geografis berdampak signifikan terhadap biaya dan capaian pembangunan.

Ia mencontohkan, biaya pembangunan di daerah terpencil bisa meningkat hingga dua kali lipat dibanding wilayah yang mudah dijangkau, akibat faktor transportasi.

“Wilayah seperti Imekko hanya bisa diakses melalui laut. Jika perencanaan tidak disesuaikan, pembangunan tidak akan optimal,” jelasnya.

Baca juga: Perkuat Layanan Terpadu Korban Kekerasan, DPPPA Sorong Selatan Gandeng Polres hingga RSUD

Yohan menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang kontekstual, khususnya bagi wilayah 3T, agar pembangunan tidak hanya merata secara angka, tetapi juga efektif dan tepat sasaran.