Pelayanan RSUD Sele Be Solu Dituding Tak Maksimal, Anggota Dewan: Pelayanan Padat

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi I DPRD Kota Sorong, Papua Barat Daya meninjau layanan di ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sele Be Solu, Rabu (17/5/2023) pagi.

Ketua Komisi I Haji Muhammad Taslim mengatakan, peninjauan ini dilakukan karena ada keluhan dari masyarakat.

Adaun soal pelayanan di IGD RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, Papua Barat Daya tidak maksimal.

Usai mendapat paparan dari Direktur RSUD Sele Be Solu bahwa aktivitas layanan kesehatan cukup padat di RS.

Baca juga: Jalan di Distrik Mayamuk Sorong Dipalang, Pengendara Dialihkan ke Jalan Kontainer

Kunjungan orang sakit setiap hari menembus angka 200 sampai 250 pasien.

"Apalagi sudah jadi ibu kota provinsi tenaga dokter terbatas sehingga konsentrasi komisi I untuk menyampaikan Pj wali kota maupun Pj gubernur," katanya kepada TribunSorong.com.

Selain itu ucapnya, persoalan antrean di RS juga sempat viral karena lama.

Baca juga: Khawatir Arwah Korban Tabrak Lari Gentayangan, Warga Kabupaten Sorong Gelar Upacara Air Suci

Ternyata memang setelah cek, ada perbaikan sistem dan kurangnya tenaga dokter ahli.

"Memang keadaan begitu karena kurang dokter alhi sehingga ada pasien tunggu dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore," ucapnya.

Tamsil menambahkan termasuk insentif tenaga kesehatan juga menjadi perhatian yang disampaikan ke DPRD.

Baca juga: Upacara Adat Malamoi Buka Pemalangan Jalan di Mayamuk Sorong, Ini Tujuannya

Tenaga kesehatan minta agar insentif mereka diberikan setiap bulan. Tapi aturan Pj Wali Kota diberikan tiga bulan sekali.

Pemerintah kota Sorong baru membayar insentif sampai Januari 2023, sementara hingga Mei 2023 belum.

Baca juga: Pj Wali Kota Sorong Turut Berduka, Sempat Jenguk Kadis Bina Marga Dirawat di RSUD Sele Be Solu

"Mereka ini pejuang kemanusiaan jadi memang harus setiap bulan diperhatikan. Masalah ini juga akan kami sampaikan ke Pj wali kota nanti," ujarnya.

Ia bilang, Rumah sakit Sele Be Solu sekarang berada di bawah dua pemerintahan yakni Pemerintah Kota Sorong dan Papua Barat Daya.

Kondisi ini menjadi tanggung jawab Pj Wali Kota Sorong dan Pj Gubernur juga perlu turun tangan.

Terutama melihat kondisi sumah sakit sehingga bisa ditambah fasilitas sarana dan prasarananya.

"Salah satu soal tempat tidur ada yang sampai tidak dapat. Saya kira ini gubernur juga perlu turun tangan," ucap dia. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)