Wamendagri Minta Warga Bersabar hingga Tahap Evaluasi Gubernur Papua Barat Daya di 8 Desember 2023

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo meminta masyarakat tidak cepat menuding kepemimpinan Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad, gagal.

"Beliau (Pj Gubernur) masih baru dalam menjalankan tugas, dan dilantik juga belum setahun," ujar John Wempi Wetipo di Kota Sorong, Sabtu (17/6/2023).

Pasalnya, yang dikerjakan saat ini harusnya butuh sedikit waktu agar bisa menilai setiap hasil pembangunan di Papua Barat Daya.

Baca juga: Wamendagri dan Komisi II DPR RI Kunjungi Sorong, Warga Demo Copot Pj Gubernur Papua Barat Daya

Menurut John Wempi Wetipo, fondasi yang kokoh dibangun hari ini di wilayah Sorong Raya, semua itu agar generasi muda besok.

"Kita kalau mau menanam di kebun butuh waktu agar bisa menikmati setiap hasil yang ditanam," ucap John Wempi Wetipo.

Baca juga: Terima Papua Barat Daya, Wamendagri Minta Pj Gubernur Perhatikan Suku Moi di Seleksi MRPBD

Oleh karena itu, masyarakat harus bersabar karena evaluasi kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya pada 8 Desember 2023 besok.

"Jangan hari ini saya menanam singkong besok pagi langsung datang dan mau cepat-cepat panen hasilnya," jelasnya.

John Wempi Wetipo berpesan, setiap proses butuh waktu dan masyarakat tidak boleh main turunkan begitu saja.

Baca juga: Sebanyak 306 Peserta Pelajar Ikuti Kejuaraan Shorinji Kempo  se-Provinsi Papua Barat Daya 

"Nanti kalau 8 Desember 2023 baru dievaluasi mulai dari masukan masyarakat, dan nanti diputuskan oleh Presiden di Jakarta," pungkasnya.

Demo Pj Gubernur

Sejumlah warga menggelar demonstrasi terkait penolakan Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad di Jalan Kurana Remu Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Demonstrasi tersebut dilaksanakan saat kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Komisi II DPR RI di Kota Sorong, Sabtu (17/6/2023).

Massa aksi meminta agar Muhammad Musa'ad diturunkan dari jabatannya yakni Pj Gubernur Papua Barat Daya.

Pantauan TribunSorong.com, demontrasi digelar sejak pukul 17.00 WIT hingga 18.55 WIT, di Kantor Wali Kota Sorong.

"Kami datang bukan agar minta merdeka, kita minta merdeka dalam pembangunan, kesehatan, dan pendidikan," ujar seorang orator Ulis Saa, kepada TribunSorong.com di Sorong, Papua Barat Daya.

Provinsi Papua Barat Daya hadir agar mensejahterakan seluruh rakyat di lima kabupaten dan satu kota.

Ulis menegaskan, jika anggaran percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat Daya dari pemerintah pusat hanya dibagi-bagi, otomatis masyarakat minta merdeka.

Melalui kesempatan tersebut, pihaknya meminta agar kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya harus dievaluasi.