Papua Barat Daya Jadi Model Pembangunan Rendah Karbon, Ini Daftar Provinsi Lainnya

TRIBUNSORONG.COM - Provinsi Papua Barat Daya jadi satu diantara tiga provinsi di Indonesia siap menjadi model pembangunan rendah karbon melalui proyek International Climate Initiative-Peat and Mangrove Ecosystems (IKI-PME).

Dua lainnya yaitu Sumatera Utara dan Papua Barat.

Kabar tersebut disampaikan Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nur Hygiawati Rahayu di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Baca juga: Pj Gubernur Papua Barat Daya Tiba di Ayawasi, Dalam Rangka Peresmian dan Pentahbisan

“Proyek IKI-PME sangat mendukung agenda dan capaian pemerintah dalam Pembangunan Rendah Karbon (PRK), Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) sekaligus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Nur.

Alasan digelarnya proyek IKI-PME di tiga provinsi itu didasari dari data hutan mangrove dan hutan gambut milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Saat ini, Sumatera Utara memiliki sekitar 38.205 hektare hutan mangrove dan 526.701 hektare hutan gambut.

Baca juga: Tanam Mangrove, Wakil Bupati Raja Ampat: Ayo Lestarikan Ekosistem Laut

Khusus untuk ekosistem gambut, sebanyak 99,76 persen di antaranya masih perlu pengelolaan lebih maksimal karena Sumatera Utara merupakan provinsi kedelapan dalam luas gambut secara nasional.

Sedangkan, Papua Barat dan Papua Barat Daya luas hutan gambutnya mencapai 957.826 hektare, hutan mangrove 9.120 hektare, dan gambut yang berasosiasi dengan mangrove seluas 332.407 hektare.

Baca juga: Tanam 3.000 Bibit Mangrove di Sumur Klalin 6 Aimas Sorong, Upaya Dukung Target Nol Emisi Karbon

Proyek IKI-PME dipimpin oleh Yayasan Konservasi Indonesia bekerja sama dengan Wetlands International Indonesia (YLBA) dan Center for International Forestry Research (CIFOR).

Dalam proyek tersebut, seluas 742.234 hektare ekosistem gambut dan mangrove telah berhasil didukung dalam retensi yang luas dan pengelolaan yang efektif melalui peningkatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.

Intervensi dilakukan melalui fasilitasi penguatan kebijakan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Papua Barat serta pelaksanaan kegiatan patroli menggunakan alat Spatial Monitoring and Reporting Tools (SMART), sementara restorasi gambut telah diselesaikan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Selain itu, masyarakat juga diberikan peningkatan keterampilan dalam perbaikan dan perawatan mesin perahu ketinting, perbaikan jaring ikan, serta kemampuan dalam identifikasi dan pemantauan potensi sumber daya alam.

Baca juga: Kampung Yensawai, Contoh Keberhasilan Rehabilitasi Mangrove di Raja Ampat

Masyarakat juga diberikan pelatihan diversifikasi produk seperti budidaya ikan, bebek, kompos blok, dan minyak serai wangi.

“Kami berharap keberhasilan IKI-PME nantinya dapat direplikasi oleh provinsi lain yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Indonesia,” kata Nur.

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany menuturkan, kerja sama dengan Bappenas berhasil membentuk tim koordinasi strategis lahan basah yang melahirkan dokumen strategi nasional lahan basah ekosistem gambut dan mangrove yang diluncurkan pada awal Februari.

Baca juga: Miliki Pesona Alam yang Asri, Taman Wisata Hutan Mangrove Klawalu di Sorong Jadi Tempat Self-healing