Tolak Relokasi ke Pasar Snon Bukor, Pedagang, Nelayan hingga Petani Demo di Gedung DPRK Raja Ampat

TRIBUNSORONG.COM, WAISAI - Pedagang Pasar Mbilim Kayam, petani dan nelayan Kabupaten Raja Ampat melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRK Raja Ampat, Senin (10/7/2023).

Unjuk rasa gabungan itu bertujuan menolak direlokasi oleh pemerintah daerah dari pasar Mbilim Kayam ke Pasar Snon Bukor Distrik Waisai Kota, Kelurahan Warmasen.

Baca juga: Polres Raja Ampat Apel Gelar Pasukan Patuh Mansinam 2023, Target Tekan Angka Lakalantas

Dalam aksi itu, pedagang menyampaikan bahwa pasar Sunon Bukor yang baru dibangun oleh pemerintah daerah tidak layak untuk ditempati.

Alasannya bahwa jalan utama rusak dan rawan longsor, bangunan berantakan dan banyak rusak serta tidak layak di depan gunung.

Baca juga: Wabup Raja Ampat Orideko Burdam Resmikan Pagar dan Menara Lonceng Jemaat GKI Peniel Reni

Selain itu menurut pedagang, Pasar Sunon Bukor tidak ada pagar keliling, dan pasar rumah sakit mencemari sungai.

Arek George Mambrasar dalam orasinya menyampaikan para pedagang pasar Mbilim Kayam dekat kali WTC menolak untuk direlokasi.

Baca juga: Pemkab Raja Ampat Sukses dalam Penerapan e-Government, Jadi Contoh Daerah Lain di Indonesia

"Kami masyarakat atas nama Semua Pedagang Pasar Mbilim Kayam Raja Ampat hadir di sini untuk menolak perpindahan Pasar tradisional pinggir kali samping WTC ke pasar Snon Bukor yang menurut kami tidak efektif," ujar Mambrasar.

Salah seorang pedagang, Cakra alias mama Dela, minta DPRK Raja Ampat menjadi jaminan yang diberikan Pemda Raja Ampat selama empat hari untuk direlokasi.

"Kami minta DPRD Raja Ampat menjadi Jaminan dengan waktu yang diberikan Pemda Raja Ampat sisa empat hari lagi untuk merelokasi pasar tradisional ke pasar Snon Bukor, sehingga relokasi bisa ditangguhkan," teriak Mama Dela.

"Kami menginginkan agar waktu yang diberikan tidak ada tindakan-tindakan dalam mengeksekusi pasar kuliner yang mana kami telah mendengar akan adanya tindakan terhadap pasar kuliner Mbilim Kayam," lanjutnya.

Baca juga: Pastikan Fasilitas Komunikasi di Wilayah 3T, Diskominfo Raja Ampat Monitoring ke Distrik dan Kampung

Anggota DPRK Raja Ampat, Mardin, mengatakan tuntutan yang disampaikan para pedagang petani dan nelayan ini sebenarnya sudah tepat. 

Hanya saja pimpinan dan sebagian anggota DPRK Raja Ampat sedang mengikuti Bimtek.

Baca juga: Bupati Sebut Status UGG akan Berdampak Positif bagi Pariwisata Raja Ampat

"Saya rasa tuntutan itu sudah tepat, kenapa kami sampaikan demikian bukan kami pro pemerintah atau pro masyarakat, kami DPRD sebagai wadah aspirasi dari masyarakat, selanjutnya kami akan fasilitasi namun menuggu unsur pimpinan DPRD untuk dilakukan Musyawarah," terangnya.

Menurutnya, pihaknya menunggu semua unsur pimpinan hadir untuk menyelesaikan persoalan tersebut bersama pemerintah Raja Ampat dangan mengundang perwakilan masyarakat.(tribunsorong.com/willem oscar makatita)