Wapres Minta Revitalisasi KEK Sorong Dipercepat, Muhammad Musa'ad: Kami Sudah Programkan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Wakil Presiden (Wapres RI) Ma'ruf Amin minta Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad segera mempersiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Sorong.

Menurut Ma'ruf Amin, KEK sangat penting karena itu adalah suatu anugerah yang diberikan dengan berbagai fasilitas, dan besar harapan bahwa Sorong memang menjadi hak ekonomi.

"Saya juga menyampaikan kepada Pj Gubernur untuk mempersiapkan KEK supaya bisa berjalan sebab sangat penting sekali," ucap Ma'ruf Amin kepada TribunSorong.com saat peletakkan batu pertama sentra pembangunan kantor Gubernur di Stadion Wombik Senin (17/7/2023).

Pj Gubernur Muhammad Musa'ad mengatakan, Pemprov sudah memprogramkan finalisasi KEK sehingga bisa lebih optimal lagi.

"Memang selama ini bukan tidak berjalan tetapi sudah berjalan hanya belum memenuhi target. Oleh karena itu dengan adanya provinsi baru kami sudah memastikan terwujudnya target tersebut sampai dengan desember 2023 sesuai batas waktunya," ungkapnya.

Baca juga: Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berikan Bantuan Sembako, Bukan Uang Tunai

Baca juga: DPRK Maybrat Gelar Rapat Pembahasan dan Pengusulan Calon Penjabat Bupati Maybrat 2023-2024

Baca juga: Tren Rudapaksa dan Eksploitasi Anak Tinggi, Pemkot Sorong Dorong Perda Anak

Baca juga: Sekda Maybrat Wanti-wanti Satpol PP Tegas ke Oknum ASN yang Mabuk di Kantor

Selanjutnya akan dilakukan penilaian lagi terhadap KEK, dan mudah-mudahan semua terus bekerjasama untuk memastikan aktivitas bisa terselesaikan sesudah bahkan sebelum desember nanti.

"Targetnya berupa besaran investasi, serta sarana prasarana yang harus kita selesaikan dan ditahun ini kami sudah memulai memperbaiki sarana prasarana tersebut," tandasnya.

Ia mengatakan jika pihaknya sudah berkomunikasi dengan beberapa perusahaan Provinsi Papua Barat Daya, mereka siap memberikan dukungan agar KEK tidak sampai dicabut.

"Pembebasan tanah pemerintah daerah dari target 1.200 hektar namun yang sudah dibebaskan barulah 400 hektar," pungkasnya.

Pemprov ucapnya, masih terus berkomunikasi dengan hak ulayat untuk pembahasan lebih lanjut supaya bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh Kemenkum Perekonomian.

(tribunsorong.com/petrus bolly lamak)