Tren Rudapaksa dan Eksploitasi Anak Tinggi, Pemkot Sorong Dorong Perda Anak

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, akan memanggil seluruh pejabat teknis guna membahas peningkatan kasus rudapaksa hingga eksploitasi anak atau human trafficking di daerah tersebut.

Diketahui, sejak Januari hingga Juni 2023 tren kasus rudapaksa dan perdagangan anak terus terjadi di Kota Sorong.

Baca juga: Kasus Rudapaksa dan Eksploitasi Anak Marak di Sorong, DPRD Papua Barat Bongkar Kelemahan

Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong George Yarangga mengatakan, hingga kini dirinya belum mendapatkan gambaran lengkap soal kasus anak di Kota Sorong.

Meski begitu, George Yarangga akan segera memanggil seluruh pejabat guna membahas persoalan tersebut.

"Kita kumpulkan semua stakeholder agar jika kasus ini sangat urgent, maka harus dibuat semacam Peraturan Daerah atau Perda anak," ujar George Yarangga kepada TribunSorong.com, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Lansia Manokwari Rudapaksa Dua Bocah Yatim, Korban Ternyata Tetangga

Dengan adanya rencana ini, nantinya Perda Perlindungan Anak dan Perempuan akan menjadi inisiatif pemerintah ke legislatif.

"Nantinya peraturan daerah inilah yang nanti menjadi pijakan agar melindungi anak dan perempuan di Kota Sorong," tuturnya.

Baca juga: HMI Sorong Desak Polisi Tak Beri Ruang pada Kasus Extraordinary Crime Termasuk Rudapaksa

Yarangga menyadari, selama ini perempuan dan anak di Kota Sorong, selalu menjadi korban di Ibu Kota Provinsi Ke-38 tersebut.

Sehingga, melalui pertemuan nanti pemerintah bisa mendapatkan bahan agar mengusulkan Perda inisiatif ke DPRD.

"Melalui Perda anak nantinya Sorong, Papua Barat Daya, bisa didorong menjadi Kota Layak Anak," imbuhnya.(tribunsorong.com/safwan ashari)