Lakukan Monitoring Meja, PJ Bupati Maybrat Fokus Pengadaan DPA, Data Jadi Prioritas

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Pj. Bupati Maybrat, Dr Bernhard E Rondonuwu S.Sos., M.Si mengelar monitoring meja bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Selasa (29/8/2023).

Monitoring mejamembahasa program yang sudah dijalankan oleh masing-masing instansi

Dalam kesemptakan ini, PJ Bupati Maybrat mengingatkan terkait pengelolaan data, terlebih dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Salah satu yang disoroti dalam kesempatan ini adalah terkait stunting.

"Frekwensi stunting kita menjadi perhatian pemerintah pusat, karena data kita 14 persen sehingga ini termasuk paling bagus di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Syukuran 1 Tahun Menjabat, Bernhard E Rondonuwu Bersyukur dan Beri Peringatan

Ia meminta agar terjadi kerjasama antara instansi dan BPS dalam mengolah data.

"Data kita ini masih 27,30 persen, Saya mohon kita kerja samalah dengan BPS soal data kita,"ujar Bernhard saat memimpin rapat monitoring meja.

Saat evaluasi semua OPD harus datang membawa data, karena akan digunakan sebagai dasar atas kinerja dan evaluasi yang akan dilakukan.

"Katika evaluasi tidak ada data saya malu. Kalau data tidak benar, keputusan yang kita ambil juga akan salah." terangnya.

Di sisi lain, PJ Maybrat juga mengingatkan terkait penyerapan anggaran yang harus maksimal.

"Selain itu penyerapan anggaran triwulan kedua harus 50 persen."

"Saya kasih warning kepada OPD yang lambat, karena kita harus kerja cepat, dan saya tidak punya kepentingan di Kabupaten ini."

"Kita harus bangun Masyarakat, kita ini sama-sama pegawai, dan pejabat struktural jadi jangan kita baku tipu." terangnya.

Ia memerintahkan pimpinan OPD segera melakukan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik.

Semua pekerjaan dan aktivitas pimpinan sampai ke staf harus dilaporkan ke WA grup.

Baca juga: Syukuran 1 Tahun Masa Tugas dan Perpanjangan Pj Bupati Maybrat, Bernhard Tegaskan soal Pengabdian

Wajib setiap minggu minimal harus ada kegiatan yang dinaikan dalam berita online sebagai bentuk transparansi masyarakat.

Ia meminta agar asisten juga harus mencatat mana pimpinan OPD yang malas membuat laporan dan berita online.

Tegas Rondonuwu Kepala Badan Keuangan untuk tidak melakukan proses SSPD jika belum ada paraf kordinasi dari Sekda.

Ia meminta agar pimpinan OPD saat melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksinya.

"Anggaran kita sudah kasih, kalau dia tidak bergerak, Pak sekda ambil kembali dan kita peruntukannya untuk kegiatan lain,"katanya kepada pimpinan OPD.

Saya ingatkan jangan sampai bulan November, Desember masih ada lagi urusan uang.

Kita ini sebenarnya bisa, siapa bilang tidak bisa, asalkan kita mau." terangnya. (tribunsorong.com/desianus watho)