BPK RI Cek LKPD Maybrat, Pj Bupati: Memastikan Pengelolaan Anggaran Sesuai Aturan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat memeriksa penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2022 dan 2023, Jumat (22/9/2023). 

Kegiatan berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Baca juga: Maybrat Raih Predikat WTP ke-8 dari BPK RI, Bernhard E Rondonuwu: Jadi Motivasi dan Acuan

Pemeriksaan bertujuan memastikan bahwa belanja daerah oleh pemerintah kabupaten dan instansi terkait lainnya telah sesuai peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip keuangan negara yang baik.

Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu mengatakan, pemeriksaan meliputi audit terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten, termasuk pengelolaan anggaran, pelaksanaan belanja, dan penggunaan dana publik.

"BPK RI akan memeriksa apakah proses pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Selain itu, lanjut Bernhard E Rondonuwu, BPK RI Perwakilan Papua Barat juga akan memeriksa instansi terkait lainnya yang terlibat dalam pengelolaan anggaran daerah, seperti organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Baca juga: Asisten II Maybrat Rapat Alokasi Dana Otsus dan DTI 2024, Segini Jatah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tujuannya juga buat memastikan bahwa semua instansi terkait telah mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan dalam pelaksanaan belanja daerah.

"Hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK RI Perwakilan Papua Barat akan dituangkan dalam bentuk laporan yang akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan instansi terkait. Laporan ini dapat berisi temuan, rekomendasi, serta saran untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah," kata Bernhard E Rondonuwu . (*/tribunsorong.com)