Jalankan PIP, Robert Kardinal Sebut Banyak Masyarakat Masih Terkendala Perlengkapan Administrasi

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Anggota Komisi X DPR RI Robert Joppy Kardinal menjelaskan Pemerintah melalui Kementerian Kemendikbud Ristek dan anggota komisi X DPR RI menjalankan program bantuan pendidikan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Papua Barat Daya.

Dijelaskannya pada tahun 2021 aspirasi penerima Program Indonesia Pintar ditargetkan sebanyak 22.000 namun yang terealisasikan sekitar 7.700, yang kendalanya terdapat pada masalah NIK dan kartu keluarga (KK).

Baca juga: Sekitar 42 Ribu Pelajar di Papua Barat Daya Terima Program Indonesia Pintar 2023, Ini Pembagiannya

"Banyak masyarakat yang terkendala di administrasi, ada yang tidak punya NIK dan administrasi lainnya, pada tahun 2022 juga sama terkendala pada administrasi masyarakat yang tidak terpenuhi, sekitar 22.000-an yang terpenuhi hanya 8.000-an," ujar Robert Joppy Kardinal kepada awak media di Hotel Aquarius, Kabupaten Sorong, Rabu (27/9/2023).

Ia juga mengatakan pada tahun 2023 pihaknya membentuk tim dan mulai bekerja serta melakukan sosialisasi ke masyarakat, dari hasil kerja itu, dari target 42.000 yang terealisasikan 41.936 untuk PIP.

Baca juga: Anggota Komisi X DPR RI Robert J Kardinal Dukung Kebijakan Pj Bupati Maybrat soal Penganan Lokal

Robert Joppy Kardinal juga menjelaskan bantuan pendidikan untuk tingkat mahasiswa pada tahun 2021 terdapat 250 target dan semuanya terpenuhi, serta pada tahun 2022 500 terpenuhi, dan untuk 2023 juga 500 terpenuhi yang bukan hanya diberikan di Papua Barat Daya saja melainkan juga di Papua Barat.

"Bantuan program ini terbagi baik di Papua Barat maupun di Papua Barat Daya, sasarannya program yang sudah disediakan oleh pemerintah ini bagi anak-anak yang belum beruntung," ucapnya.

Lanjutnya, untuk tingkat SD mendapatkan 450 ribu, tingkat SMP 750 ribu, hingga tingkat SMA dan SMK mendapatkan 1 juta rupiah.

Robert juga berharap melalui kegiatan ini para orang tua dapat menjaga anak-anaknya agar pembiayaan PIP ini dapat terus berlanjut, dengan hasil pembelajarannya terus dipantau seperti di tingkat mahasiswa nilainya dipantau sehingga dapat dilanjutkan menerima ataukah tidak.

Dukung kebijakan penganan lokal

Anggota Komisi X DPR RI Robert Joppy Kardinal mendukung penuh kebijakan Penjabat (Pj) Bupati Maybrat yang menginstruksikan atau wajib menyajikan penganan lokal di setiap acara formal.

Dia mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah baik untuk menciptakan ketahanan pangan dan peningkatan geliat ekonomi masyarakat.

Dia berharap kebijakan Pj Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu ini menginspirasi banyak pejabat di daerah lain melakukan hal yang serupa.

“Saya mendukung apa yang dibuat oleh bupati Maybrat supaya ada kebijakan ini bisa dilakukan oleh para kepala daerah yang lain gitu,” katanya kepada awak media melalui sambungan telepon, Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Pj Bupati Wajibkan Semua Acara Formal Pemkab Maybrat Sajikan Pangan Lokal, Ini Alasannya

Dia mengatakan para pejabat yang lain tidak perlu malu karena meniru kebijakan ini, karena kebijakan ini baik untuk mendukung perekonomian masyarakat.

Dia juga memberikan masukan bahwa para pedagang lokal bisa bekerja sama dengan hotel mewah guna menyalurkan hasil bumi atau hasil laut mereka, sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi.

Politisi Partai Golkar itu juga memberikan saran atas kebijakan ini yaitu untuk membuat nota khusus untuk para pedagang lokal yang dagangannya dibeli oleh pemerintah daerah (pemda).

Baca juga: Masa Jabatan Diperpanjang, Pj Bupati Maybrat Dorong Ketahanan Pangan hingga Perikanan

Nota bukti pembayaran tersebut, menurutnya, bisa diinisiasi oleh pemda yang mengeluarkan kebijakan itu. Dengan adanya kebijakan Pj Bupati Maybrat ini, menurutnya pengeluaran juga bisa ditekan.

“Perlu kwitansinya untuk laporan. Itu tinggal dibicarakan (dengan pemda). Saya yakin lebih murah dan lebih irit,” ucap Robert Joppy Kardinal.

Sebagai informasi, Pj Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu mengeluarkan surat edaran nomor 500/237/BUP-MBT/2023 tentang Menyajikan Makanan dan Sayuran Lokal Maybrat.

Baca juga: Pemkot Sorong Serukan Warga Tanam Cabai Perkuat Ketahanan Pangan

Bernhard E Rondonuwu menginstruksikan atau wajib menyajikan panganan lokal di setiap acara formal di Kabupaten Maybrat. Panganan lokal yang dimaksud adalah patatas, keladi, singkong, atau pisang.

Surat edaran tersebut dikeluarkan pada 30 Agustus 2023. Surat tersebut juga disambut baik oleh warga Kabupaten Maybrat. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)(tribunsorong.com/ilma de sabrini)