Sopir Truk Bongkar Modus Pungli Oknum Pegawai Dishub Sorong Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Sejumlah sopir truk dan Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (2/10/203).

Unjuk rasa tersebut perihal adanya dugaan pungutan liar atau pungli yang dilakukan oknum pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) terhadap sopir truk di Sorong.

Seorang sopir truk Kota Sorong Patrisius Nernere mengatakan, pungli oleh oknum pegawai Dishub kepada sopir truk yang dilakukan mulai terjadi dua bulan ini.

"Biasanya kalau kita sedang membawa muatan, oknum pegawai ini mereka datang dan memeriksa dokumen," ujar Patrisius kepada awak media di Sorong.

Baca juga: Massa Tuntut Oknum Petugas Dishub Kota Sorong Dicopot dari Jabatan

Setelah dilakukan pemeriksaan, jika dokumen tidak lengkap maka langsung disuruh pembayaran di tempat.

Ia berujar, lokasi yang sering terjadi pungli seperti wilayah Arteri, Rawa Indah, Jalan Pendidikan, dan lain di Kota Sorong.

"Kadang minta STNK dan dokumen lain di jalan raya, kadang langsung mereka minta kami agar bayar ditempat," katanya.

Para oknum pegawai Dishub biasanya langsung mematok harga dikisaran Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per mobil.

Nahasnya, jika ada sopir truk melawan terhadap petugas, maka harga setorannya pun akan dinaikkan melebihi harga awal.

Baca juga: BREAKING NEWS: Sopir Truk dan Mahasiswa Demo Tuntut Selesaikan Kasus Pungli Oknum Dishub Kota Sorong

"Karena kejadian terjadi berulang-ulang, makanya kami sopir truk dan OKP Cipayung turun ke jalan melakukan demo," ucapnya.

Patrisius mengaku, modus yang sering ditemui mulai dari memeriksa surat, terpal hingga muatan melebihi batas.

Kendati demikian, biasanya para sopir menyarankan agar petugas menyiapkan timbangan sehingga langsung dicek.

"Razia oleh oknum pegawai Dishub Sorong dilakukan mulai dari Senin hingga Jumat, dan menyasar ke sopir truk," tuturnya.

Ia menyadari, kejadian petugas melakukan pemeriksaan kepada sopir truk di Sorong seperti ini dilakukan sedari dulu.

Hanya saja, selama dua bulan ini petugas lebih masif dan gencar melakukan pemeriksaan tanpa ada surat tugas.(tribunsorong.com/safwan ashari)