Begini Jawaban Anggota Komisi V DPR RI Terkait Dampak Pembangunan IKN Terhadap Pembangunan Papua

TRIBUNSORONG.COM, SORONG – Pemerintah pusat saat ini tengah menggenjot pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Proyek bernilai Rp466 triliun itu pada tahap pembangunan pertamanya menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, pemerintah pusat menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah Papua, namun kini pemerintah memprioritaskan pembangunan IKN.

Baca juga: Dukung Konektivitas Transportasi, Bandara DEO Siap Hubungkan Papua - IKN Lewat Penerbangan Langsung

Menurut Anggota DPR RI Harvey B Malaihollo adanya pembangunan IKN berimbas terhadap pemangkasan anggaran pada sejumlah proyek atau program yang ada di Indonesia termasuk di wilayah tanah Papua.

“Sekarang aja untuk IKN anggarannya sudah cukup besar dan banyak program-program kami yang dipangkas anggarannya untuk IKN,” kata Anggota DPR RI Harvey B Malaihollo kepada awak media, Kota Sorong, Selasa (18/10/2023).

Baca juga: Perdana Kunjungi Papua Barat Daya, Mendagri Cek Progres Pembangunan, Soroti Sejumlah Permasalahan

Saat ini belum ada konektivitas yang menghubungkan Papua ke IKN dengan mudah.

Melihat hal itu Harvey mengatakan bahwa saat ini IKN masih dalam proses pembangunan, sehingga dia meminta masyarakat bersabar terkait konektivitas transportasi itu.

Baca juga: Keadilan Gender Pengaruhi Kebijakan Pembangunan Daerah

Anggota Komisi V DPR RI itu juga mengatakan pemerintah akan memikirkan hal tersebu, karena menurutnya tidak mungkin sebagai ibu kota negara pemerintakh tidak memikirkan konektivitas.

Terlebih lagi Kota Sorong saat ini telah menjadi Ibu Kota Provinis Papua Barat Daya.

Baca juga: The ASEAN High Level Forum 2023 Digelar di Makassar, Perkuat Pembangunan Inklusif Disabilitas

“Pasti itu akan dicari jalan keluarnya. Itu (konektivitas transportasi) jadi PR pemerintah dalam memikirkan segi itu. Karena kalau sudah ibu kota konektivitasnya harus ada dan  terjalin,” ucap kader PDIP itu.

Sebagai informasi, saat ini pembangunan IKN Nusantara masih dalam tahap pertama.

Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Troy Pantouw mengatakan pembangunan istana presiden dan wakil presiden telah mencapai 28-29 persen.

Baca juga: Masyarakat Kampung Sayal dan Kayabo Ternyata Sudah Lama Merindukan Pembangunan

Adapun pembangunan Provinis Papua Barat Daya sebagai provinsi pemekaran baru saat ini terus berjalan, seperti pembangunan kantor gubernur di dekat Stadion Wombik.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merilis data per 31 Juli 2023 yang menyatakan bahwa realisasi belanja APBN Papua Barat Daya yang disalurkan oleh KPPN Sorong sebesar Rp5.999,34 miliar.

Jika dipresentasekan yaitu 46,98 persen dari total anggaran Rp12.769,24 miliar. (tribunsorong.com/ilma de sabrini)