Kritik Pemkot Pungut Retribusi Penumpang Sorong-Waisai, Anggota DPR RI: Keliru, Fasilitas Saja Nihil

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Upaya Pemkot Sorong menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memungut retribusi Rp12 ribu kepada penumpang Sorong-Waisai mendapat kritik pedas dari berbagai kalangan.

Salah satunya Robert Joppy Kardinal, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Menurut politikus Parti Golkar, kebijakan Pemkot Sorong itu merupakan cara yang keliru karena terkesan terburu-buru pungut retribusi sementara fasilitas pendukung di pelabuhan rakyat masih sangat minim.

Baca juga: Keluhkan Tarif Retribusi Pelabuhan Rakyat Sorong, Bupati Raja Ampat Minta Pj Gubernur PBD Intervensi

Seharusnya Pemkot Sorong menyediakan fasilitas yang aman menunjang penumpang baru membuat kebijakan pungut retribusi.

"Ini kan terkesan terburu-buru, masa tidak ada fasilitas untuk penumpang di pelabuhan terus mau pungut retribusi ini cara keliru sebenarnya," kata Robert Joppy Kardinal kepada TribunSorong.com Kamis (19/10/2023).

Ia menyarankan agar Pemkot Sorong membuat inovasi dengan menyediakan tempat hiburan dan kuliner supaya penumpang bisa nyaman.

Selama ini, katanya juga bahwa tamu-tamu dari luar ke Sorong itu hanya sebagai tempat transit mereka langsung menuju Raja Ampat.

Baca juga: Pemkot Sorong Pungut Retribusi Rp 12 Ribu bagi Penumpang Sorong-Waisai

Peluang ini perlu dikaji baik oleh Pemkot Sorong supaya bagaimana caranya tamu maupun wisatawan yang mau ke Raja Ampat bisa bermalam di Kota Sorong.

"Selama ini yang kita lihat kan tamu-tamu dan wisatawan ke Sorong itu mereka tidak buat apa-apa mereka langsung ke Raja Ampat nah, ini perlu ada terobosan Pemkot," ucapnya.

Baca juga: Angkut 88 Wisatawan Australia, Kapal Cruise Coral Adventure Sandar di Pelabuhan Sorong

Robert Joppy Kardinal berharap Pemkot Sorong mengkaji ulang edaran Wali kota Sorong tentang retribusi Rp 12 ribu.

Karena nominal tersebut juga terlalu tinggi bagi masyarakat ekonomi pas-pasan. Sebab penumpang Sorong-Waisai bukan hanya wisatawan tapi banyak juga warga Raja Ampat.

"Rp12 ribu ini cukup tinggi bagi masyarakat lokal kita. Kalau masyarakat Raja Ampat turun ke Sorong terus berbelanja kembali harus bayar dengan nominal begitu kan sayang juga olehnya saya anjurkan Pemkot Sorong perlu kerja sama juga dengan Pemkab Raja Ampat," pungkas dia. (TribunSorong.com/Petrus Bolly Lamak)