Lima Puskemas di Maybrat Diresmikan Serentak, Pj Bupati Beber Enam Pilar Transformasi Kesehatan

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu meresmikan lima puskesmas sekaligus, Rabu (15/11/2023).

Prosesi penandatanganan prasasti dipusatkan di Puskemas Ayamaru Barat, Distrik Ayamaru Barat, Papua Barat Daya.

Adapun empat puskesmas lainnya yakni Puskesmas Ayamaru Tengah, Ayamaru Selatan Jaya, Aitinyo Raya, dan Puskesmas Mare Selatan.

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Ingatkan Kepala Puskesmas soal Kualitas Pelayanan hingga Transparansi Keuangan

Pj Bupati Bernhard E Rondonuwu dalam sambutannya mengatakan, berkat sinergi kuat dan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, enam pilar transformasi kesehatan bisa ditegakkan.

Pilar pertama, transformasi layanan primer, yakni dari fokus mengobati menjadi mencegah.

Baca juga: Pembangunan Puskesmas Aifat Timur Tengah, Pj Bupati Maybrat Ajak Kelompok Ini Bangun Kampung

Pelayanan primer harus memberikan akses layanan kesehatan dasar kepada seluruh masyarakat, dengan mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup manusia.

“Gencarkan pencegahan dan deteksi dini berbagai masalah kesehatan dan penyakit, baik fisik maupun jiwa. Lengkapi sumber daya manusia (SDM) di puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan kaboratorium lesehatan masyarakat (labkesmas),” ujarnya.

Ia meminta agar hak-hak masyarakat tersebut terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.

Selanjutnya melatih kader posyandu sesuai standar keterampilan agar dapat menjangkau dan mengedukasi seluruh lapisan masyarakat.

Kemudian dalam rangka pembangunan puskesmas, pustu, labkesmas baru, harus menyediakan lahan yang legal, aman, dan memadai.

Baca juga: Pemkab Maybrat Segera Tempatkan Kapus di Lima Puskesmas Baru Ayamaru Selatan Jaya

“Laksanakan dan laporkan pelayanan melalui sistem informasi secara digital, agar kita dapat memantau kondisi kesehatan wilayah setempat,” kata Bernhard E Rondonuwu.

Pilar kedua, lanjut Pj Bupati Maybrat, transformasi layanan rujukan dari akses layanan kesehatan yang susah menjadi mudah.

Penguatan pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui pemenuhan infrastruktur,
SDM, sarana prasarana, pemanfaatan telemedisin, pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas, dan pelayanan unggulan berstandar internasional.

Anggaran daerah harus dipotimal untuk pelatihan SDM kesehatan bagi program jejaring pengampuan layanan prioritas.

Pilar ketiga, kata Bernhard E Rondonuwu, transformasi sistem ketahanan kesehatan.

Dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri, menjadi mandiri di dalam negeri.

Baca juga: Bernhard Sidak, Dapati Siswa Belum Lancar Baca, Kebersihan Kantor Distrik dan Puskesmas Jadi Atensi

Pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan, dari pembiayaan yang tidak efisien, menjadi transparan dan efektif.

Disahkannya UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah akan menerapkan penganggaran berbasis kinerja, dengan mengacu pada rencana induk bidang kesehatan (RIBK).

“Saya menggarisbawahi lagi pentingnya pemerintah pusat dan pemda memedomani RIBK agar upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan menjadi sinkron, selaras, dan sinergis di seluruh Indonesia,” ucap Bernhard E Rondonuwu.

Berikutnya, pilar kelima adalah transformasi SDM kesehatan, dari tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata.

Secara khusus, pemerintah sedang mengakselerasi produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis, melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis kolegium dan rumah sakit.

Pemerintah daerah berharap agar orang tua mendorong putra putri mengejar beasiswa pendidikan kesehatan.

“Pemerintah sudah menyiapkan, serap dan dayagunakan mereka setelah menyelesaikan beasiswa,” ujar Bernhard E Rondonuwu.

Selain itu, tambahnya, pemda juga akan membuka formasi untuk aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya pemenuhan utama SDM kesehatan.

Baca juga: Pemkab Maybrat Gelar Bimtek SIPD, Begini Pesan Tegas Pj Bupati Bernhard E Rondonuwu

Program lainnya yakni meningkatkan kompetensi para tenaga kesehatan agar mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dijaga.

“Tak kalah penting tunaikan hak-hak SDM kesehatan secara adil dan konsisten,” ucap Bernhard E Rondonuwu.

Pilar keenam, kata Pj Bupati Maybrat, adalah transformasi teknologi kesehatan, dari sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi.

Kemudian dari teknologi kesehatan yang tertinggal menjadi terdepan.

Integrasi berbagai sistem informasi kesehatan ke sistem informasi kesehatan nasional (platform SATUSEHAT) harus dilakukan.

“Hal ini akan memudahkan setiap warga negara mengakses data kesehatan yang dimilikinya tanpa mengurangi jaminan perlindungan data individu,” beber Direktur Satpol PP dan Linmas, Kementerian Dalam Negeri ini. (*/tribunsorong.com)