Ketua ISRI PBD Jhon H Malibela Menduga Ada Pemerasan Oleh BPK Terhadap OTT Pj Bupati Sorong

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Ketua Himpunan Mahasiswa Rakyat Indonesia (ISRI) Papua Barat Daya Jhon H Malibela memberikan tanggapan soal adanya operasi tangkap tangan (OTT) Penjabat Bupati Kabupaten Sorong Yan Piet Mosso.

Ia menduga adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso merupakan korban pemerasan dari BPK.

“Saya menduga bahwa ini adalah pemerasan oleh BPK, lantaran berdasarkan informasi yang kita ikuti bahwa dalam setiap pemeriksaan BPK itu paling menggunakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selalu digunakan oleh BPK Papua Barat dan Papua Barat Daya, pemerasan juga sering terjadi bukan hanya dialami oleh Pj Bupati Sorong melainkan sudah ada sejak orde baru sampai ke reformasi,” ujar Malibela kepada TribunSorong.com di Kabupaten Sorong, Sabtu (18/11/2023).

Selain itu, Malibela juga meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) harus jeli dan teliti dalam melakukan pemeriksaan.

Baca juga: VIRAL Pakta Integritas Pj Bupati Yan Piet Mosso Dukung Ganjar, Sekda Sorong Buka Suara

Jhon juga menilai situasi yang terjadi saat ini juga ada hubungannya dengan momentum Politik 2024 yang kian dekat, sehingga ada unsur lawan-lawan politik yang melakukan settingan atau skenario atas kejadian tersebut.

“Ini pasti ada kaitanya dengan politik 2024 sehingga lawan politik sengaja memanfaatkan ini, apalagi ditambah dengan pakta integritas yang beredar itu bahwa Pj Bupati Sorong memberikan dukungan pada salah satu Capres itu, sehingga kami minta KPK harus profesional juga dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang,” ucapnya.

Baca juga: Geledah Pasca-OTT Pj Bupati Yan Piet Mosso, Pemkab Sorong Belum Terima Koordinasi KPK

Pada kesempatan tersebut juga Jhon Malibela menyayangkan aksi OTT oleh KPK terhadap Pj Bupati Sorong yang dinilai seperti penjemputan G 30 S-PKI terhadap tujuh jenderal.

“KPK melakukan penangkapan terhadap Pj Bupati itu seperti peristiwa PKI menjemput 7 Jenderal yang kami lihat ini sebenarnya salah, dan juga KPK kalau mau tangkap orang pasti ada SOPnya tapi mulai dari penangkapan hingga kini kan KPK belum mengatakan lakukan penangkapan ini atas surat perintah, sehingga kami harapkan agar KPK ini harus profesional,” katanya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)