Wamendagri Ungkap Alasan Nikolaus Kondomo Tak Lanjut Jadi Pj Gubernur Papua Pegunungan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menjelaskan alasan dibalik tidak diperpanjangnya masa jabatan Nikolaus Kondomo sebagai Penjebat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan.

Dia mengatakan bahwa ada dua hal yang tak kunjung dituntaskan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama Nikolaus Kondomo menjabat.

Hal itu dikatakan Wamendagri John Wempi Wetipo saat memberikan sambutan dalam serah terima jabatan (sertijab) Pj Gubernur Papua dari Nikolaus Konomo kepada Velix Wanggai di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Kamis (16/11/2023).

Baca juga: Mendagri Lantik Velix Wanggai Jadi Pj Gubernur Papua Pegunungan, Ini Profilnya Lengkapnya

Mulanya, Wempi atas nama Pemerintah Pusat mengapresiasi kerja keras Nikolaus Kondomo dalam membangun pondasi pemerintahan di Papua Pegunungan selama satu tahun.

Nama Nikolaus pun disebut tercatat dalam sejarah lahirnya provinsi baru itu sejak disahkan pada 30 Juni 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Otonomi Khusus.

Namun, Wempi mengungkapkan Pemerintah Pusat telah melakukan evaluasi atas 4 DOB di Tanah Papua.

Pertama, menyasar Provinsi Papua Pegunungan.

Evaluasi selanjutnya menyasar Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Untuk itu, semua Penjabat Gubernur diharapkan dapat meletakkan pondasi pemerintahan yang kuat serta menyentuh masyarakat.

“Saya lihat di Provinsi Papua Pegunungan ada beberapa hal penting yang harus dilaksanakan dalam tahun ini, namun sampai saat ini belum jalan,” ujar Wempi dalam acara pisah sambut Pj Gubernur Papua Pegunungan.

Ia lantas menyampaikan hingga saat ini Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) belum terbentuk dan belum dilantik, sebagaimana yang sudah terselenggara di DOB lainnya.

Baca juga: TEGAS! Cipayung Jayawijaya Tolak Sumule Tumbo Jabat Sekda, Geruduk Kantor Gubernur Papua Pegunungan

Bahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menerima data terkait pembentukan MRP Papua Pegunungan.

Padahal, keberadaan MRP sebagai lembaga kultural di Papua sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya Pilkada.

Karenanya, Pj Gubenrur Papua Pegunungan Velix Wanggai dan Sekda, Sumule Tumbo diminta segera menyelesaikannya selama satu bulan.

"Kalau kita tidak sahkan MRP maka kursi DPR Provinsi maupun Kabupaten tidak dapat laksanakan. Saya mohon Pak Pj Gubernur yang baru agar memberikan atensi secara khusus supaya MRP ini sudah kita sahkan,” pesannya.

Baca juga: Diciduk Lagi Makan Mie di Kota Sorong, Terpidana Korupsi Dana Desa Rp318 Miliar Papua Pegunungan

Selain itu, Wempi menyebut pelepasan lahan untuk dijadikan pusat kantor pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan belum tuntas.

Meski begitu, sejumlah masyarakat sudah menyampaikan kepada pihaknya bahwa lahan di Distrik Wouma dan Walesi sudah clear dan siap untuk dibangun.

"Saya yakin dan percaya Pj Gubernur yang baru ini adalah orang birokrat murni dan paham bagimana jalannya pemerintahan, dan saya yakin Pak Sekda dan seluruh jajaran siap mendampingi untuk menyelesaikan secepatnya.” 

Mantan Bupatin Jayawijay dua periode itu juga meminta Velix Wanggai segera menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 8 kabupaten di Papua Pegunungan, demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024.

"Sampai dengan hari ini untuk Provinsi Papua Pegunungan NPHD-nya belum," ujarnya.

Baca juga: Alasan AN Jadi Tersangka Kematian Anak Pj Gubernur Papua Pegunungan: Bertemu hingga Hubungan Seks

“Saya mohon, karena ini wajib tahun anggaran ini 40 persen dan Tahun Anggaran 2024 nantinya 60 persen. Mendagri sudah memberi waktu pada 10 November namun sampai hari ini tidak ada,” sambung Wempi.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan dana untuk 4 DOB di Tanah Papua sebesar Rp 11,3 triliun.

Disayangkan, dana tersebut terpaksa harus dipangkas menjadi Rp 6,9 triliun akibat tidak jelasnya status lahan untuk pembangunan kantor pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: Sosok Pratu Agung Pramudi Laksono, Anggota Yon 7 Marinir Tewas Ditembak KKB di Papua Pegunungan

Tak sampai di situ, dana tersebut juga dikurangi menjadi Rp 6,5 triliun akibat permasalahan yang sama.

Apabila dana tersebut tidak segera digunakan, maka pemerintah akan mengambil sikap tegas.

“Sehingga saya minta harus mengambil langkah-langkah konkret untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Wempi.

Ia pun menaruh harapan besar ke pundak Velix Wanggai untuk membereskan agenda utama di provinsi baru itu. (tribun-papua.com)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul TERUNGKAP Penyebab Nikolaus Kondomo Diganti dari Pj Gubernur Papua Pegunungan: Begini Kata JWW