TEGAS! Cipayung Jayawijaya Tolak Sumule Tumbo Jabat Sekda, Geruduk Kantor Gubernur Papua Pegunungan

TRIBUNSORONG.COM - Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya lakukan aksi demo, tegas menolak kembalinya Sumule Tumbo menjabat sebagai Sekertaris Daerah (sekda).

Cipayung Kabupaten Jayawijaya (gabungan mahasiswa) mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (21/8/2023).

Aksi ini dilaksanakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jayawijaya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Cabang Wamena, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Wamena.

Koordinator lapangan, Theo Michael Mabel mengatakan, pihaknya menilai Sumule Tumbo bekerja tidak transparan dan tidak profesional selama menjabat Sekda Papua Pegunungan.

Baca juga: Kapolda Papua Barat Sebut Tak Buru-buru Mutasi Perwira, Polemik Salah Ketik Surat Izin Demo

"Kami meminta dengan tegas kepada Bapak Sumule Tumbo agar tidak lagi memperpanjang dan memaksa kembali menjadi Penjabat Sekda," kata Korlap Theo Michael Mabel kepada Wartawan di Wamena, Senin 21/08/2023)

Theo mengungkapkan, kehadiran Provinsi Papua Pegunungan tujuannya untuk mensejahterakan dan meminimalisir angka kemiskinan, kebodohan di tanah Papua khususnya Papua Pegunungan.

“Tetapi bagaimana kalau teman-teman di luar Papua datang dan memonopoli tempat dan mengambil alih, itu sama saja merugikan.”

"Kami minta Sumule Tumbo dengan besar hati untuk beri kesempatan orang asli Papua untuk memimpin daerah kami sendiri," sambungnya.

Ia menegaskan, jika hal itu tidak dilakukan oleh Sumule Tumbo maka, pihaknya bakal melakukan pemalangan semua aktivitas di Kantor Gubernur Papua Pegunungan.

Selan itu, kata Theo Michael Mabel, pihaknya bakal melibatkan masyarakat secara luas di seluruh Papua Pegunungan.

"Kinerjanya tidak benar, kami meminta beliau tidak mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk memperlanjutkan SK Sekda Provinsi Papua Pegunungan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Jayawijaya Yanuarius Wilil, mengatakan sejak dilantiknya Pj Sekda Papua Pegunungan, tidak ada satupun gebrakan yang dibuat olehnya.

"Tidak konek dengan masyarakat yang ada di sini, selalu bicara dengan undang-undang, kinerja beliau tidak terlalu bagus," katanya.

Pada tempat yang sama juga Ketua HMI Komisariat Cabang Wamena, Muksin Yelipele berujar, Cipayung Kabupaten Jayawijaya meminta kepada mendagri tidak harus mengambil ahli dalam kinerja Penjabat Gubernur Papua Pegunungan,  biarkanlah semua kewenangan di provinsi berhak diatur oleh gubernur.

Baca juga: Polemik Surat Penolakan Izin Demo Salah Ketik, Kapolda Papua Barat: Salahkan Saya

"Jangan lagi pak Wamen turun intervensi dan mengambil ahli dalam kinerja Pj Gubernur Papua Pegunungan," ujarnya.