Pimpin Rakor Pencegahan Korupsi, Pj Bupati Maybrat Tekankan Pengelolaan Anggaran hingga Aset

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Penjabat (Pj) Bupati Bernhard E Rondonuwu membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi di Gedung Samusiret, Kumurkek, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Senin (26/2/2024).

Kegiatan yang diikuti pejabat pemerintahan dan stakeholder terkait ini menjadi momen penting dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.

Bernhard E Rondonuwu mengatakan, rakor ini merupakan langkah maju Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam mengeliminir korupsi.

Melalui kebersamaan dan komitmen yang kuat dari semua pihak, pemerintah daerah bertekad menjadi contoh daerah yang bersih dan transparan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Baca juga: Pj Sekda Maybrat Tinjau Pengaspalan Jalan di Kumurkek, Tahun Ini Dipastikan Rampung

Pj Bupati Maybrat selanjutnya menjabarkan mengenai tujuh area intervensi yang mencakup aspek-aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

“Area tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, serta pengelolaan barang milik daerah (BMD),” katanya.

Pj Bupati Maybrat melanjutkan, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah strategis mengatasi penertiban aset.

Di antaranya penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri Sorong, koordinasi dengan KPKNL Sorong tentang lelang kendaraan, melaksanakan penilaian kendaraan dinas dengan KJPP, inventarisasi ulang atas kendaraan yang digunakan ASN, dan menertibkan ASN yang memiliki kendaraan lebih dari satu.

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Serahkan Bapok di Kampung Horaiek, Upaya Ringankan Beban Ekonomi Masyarakat

Selain itu, Bernhard E Rondonuwu juga mengingatkan jajaran mengenai pentingnya pembenahan administrasi keuangan dan pajak sebagai langkah awal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pemerintah daerah telah mulai menata ulang sistem administrasi keuangan dan pajak guna memastikan akuntabilitas dan mengurangi celah praktik korupsi.

"Kami harus memastikan bahwa setiap yang dikelola pemerintah digunakan seefisien mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Penataan administrasi keuangan dan pajak ini adalah pondasi kita buat membangun pemerintahan yang bersih dan terpercaya," kata Bernhard E Rondonuwu sembari meminta jajaran agar menjalankan Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2024 secara serius.

Baca juga: Air Terjun Mosmun Bikin Pj Bupati Maybrat Rela Basah-basahan, Pemkab Siapkan Pengembangan Destinasi

Ketua Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi, KPK Dian Patria yang hadir sebagai narasumber menyampaikan tentang praktik korupsi yang sering terjadi di pemerintah daerah.

Dia mengajak peserta rakor agar merefleksi diri dan meningkatkan kemauan agar menekankan integirtas dalam bekerja.

Baca juga: Tunjang Kinerja ASN, Pemkab Maybrat Teken MoU dengan Perum DAMRI

Dian Patria juga menekankan pentingnya MCP 2024 yang merupakan inisiatif KPK dalam memonitoring dan mengevaluasi pencegahan korupsi di instansi pemerintah.

"Melalui MCP, kami dapat mengidentifikasi secara dini potensi risiko korupsi dan mengambil langkah-langkah preventif menghindarinya," ujarnya. (*/tribunsorong.com)