DJKN Minta Pemprov Papua Barat Daya Optimalkan Aset Negara

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku (Pamalu) Pram Sihombing meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya memperhatikan secara baik barang milik negara (BMN).

Baca juga: Pj Gubernur Mohammad Musa’ad Salurkan Bantuan Beras Tahap I, Periode Januari-Maret 2024

Pihaknya merasa penting untuk menjaga aset negara dan mengamankan barang tersebut secara hukum maupun administrasi.

“BMN mendukung operasional pemerintah, namun harus diperhatikan secara baik," katanya kepada TribunSorong.com, Selasa (5/3/2024).

Dia bilang, pemanfaatan BMN itu berfariasi, seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.

Jika aset Negara yang tidak digunakan untuk operasional, itu dapat dioptimalkan untuk menghasilkan penerima negara bukan pajak (PNBP).

"Jadi kalau arahan dari Kementerian Keuangan aset itu dibangun dari pajak, pajak itu dari mana, dari kita semua, jangan sampai kita lupa," ucapnya

Baca juga: Inflasi Papua Barat Daya Terendah se Indonesia, Mohammad Musa’ad Dapat Apresiasi dari Mendagri

Lanjut dia,  BMN di Papua Barat Daya terdiri dari tanah sebesar 44,98 persen, alat angkut 17,30 persen, gedung dan bangunan 13,16 persen dan jalan/jembatan 8,66 persen.

Baca juga: Program ADik dan ADEM Buka Jalan Generasi Muda Papua Meraih Cita-cita

Sebarannya terdiri dari Kementerian Pertanahan sebesar 51,65 persen, Kementerian PUPR 22,41 persen, Kementerian Perhubungan 12,23 persen, Kepolisian 3,31 persen dan Kementerian Agama sebesar 2,13 persen.

"Di Papua Barat Daya BMN jenis tanah dan bangunan itu paling banyak, kami berharap aset ini ke depan dioptimalkan dengan baik di wilayah ini," pungkas dia. (tribunsorong.com/aldy tamnge)