Jaga Ekosistem Laut, Pemprov PBD dan KI Tempatkan Mooring System di Perairan Friwen Raja Ampat

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya berkolaborasi dengan Konservasi Indonesia (KI) melepas dua tali tambatan kapal (mooring system) di perairan Kampung Friwen,Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Jumat (7/6/2024).

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah atau Plt Sekda Papua Barat Daya Johny Way mengatakan, secara topografis Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh lautan dan wilayah daratannya masuk dalam kawasan konservasi.

Baca juga: Dorong Sektor Ekowisata, Disparekraf Raja Ampat Wacanakan Hidupkan Lagi Pokdarwis

Kepulauan Raja Ampat terletak di jantung pusat segitiga karang dunia (coral triangle) dan merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia.

Ia pun menyinggung terkait penghargaan UNESCO Global Geopark yang baru saja diterima oleh Kabupaten Raja Ampat, sehingga menjadi kewajiban Pemprov Papua Barat Daya menjaga ekosistem laut dan darat di Raja Ampat.

"Itu kami lakukan karena mengingat banyak kapal-kapal wisata seperti LoB (live on board), kapal pesiar, atau kapal pinisi yang berseliweran di perairan laut Raja Ampat. Namun, tempat tambat untuk kapal itu membuang sauh belum banyak di Raja Ampat," ujar Sekda Johny Way.

Baca juga: Dinas Pariwisata Wacanakan Pulau Yefman Jadi Pintu Masuk Pariwisata Raja Ampat

Menurutnya, Pemprov Papua Barat Daya perlu berkolaborasi dengan KI guna memonitoring dan sekaligus melepaskan mooring system sebanyak dua buah di perairan Kampung Friwen dan Meos Kun, Distrik Waigeo Selatan.

"Upaya meletakan mooring system ini dilakukan dengan tujuan agar kapal-kapal yang tadi disebutkan itu tidak membuang jangkar sembarangan tepat di atas terumbu karang, sehingga karangnya menjadi rusak," jelas Johny Way.

Baca juga: Anggota Komisi X DPR RI Soroti Harga Avtur Tinggi Picu Tiket Mahal, Pariwisata Raja Ampat Terimbas

Mooring system ini, kata dia, nantinya akan dipasang di sejumlah titik yakni di Waigeo, Piaynemo, Misool, dan di pulau Wayag.

"Itu akan menjadi model untuk kita ke depan agar terus mendorong supaya titik-titik tadi, dimana teman-teman konservasi sudah tentukan, kita harus pasang sistem tambatan di situ. Tinggal kami atur dengan regulasi," katanya.

Diketahui, luas kawasan konservasi Kabupaten Raja Ampat seluas 1,6 juta hektare terdapat 75 persen spesies terumbu karang yang ada di dunia.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya dan TransNusa Jalin Kerja Sama, Dongkrak Kemajuan Pariwisata

"Nah itu yang kita punya tugas untuk sama-sama menjaga dan melestarikannya," tegasnya.

"Soal payung hukum, Pemprov Papua Barat Daya coba menyusun dengan bentuk rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) tata ruang laut itu," imbuhnya.

Berdasarkan hal itu, Pemprov Papua Barat Daya mewacankaan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tugasnya yakni mengimplementasikan regulasi sehingga ada retribusi atau tarif kepada pemerintah.

"Mungkin saja tidak berupa uang, melainkan pembangunan homestay ataupun peningkatan pemberdayaan masyarakat di ring satu," jelasnya. (tribunsorong.com/willem oscar makatita)