Sumber Daya Manusia Maybrat
Isu Intervensi Kepentingan dalam Seleksi Pejabat Eselon, Pj Sekda Tegaskan Pemda Netral
Pj Sekda Kabupaten Maybrat Ferdinandus Taa buka suara soal isu adanya cawe-cawe pemerintah dalam pergantian dan seleksi pejabat eselon III, eselon IV.
Penulis: Taufik Nuhuyanan | Editor: Ilma De Sabrini
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sorong/foto/bank/originals/20240613_Pj-Sekda-Kabupaten-Maybrat-Ferdinandus-Taa-13.jpg)
TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Penjabat atau Pj Sekda Kabupaten Maybrat Ferdinandus Taa buka suara soal isu adanya intervensi atau kepentingan tertentu terkait pergantian atau seleksi pejabat eselon.
Baca juga: Seleksi Terbuka Sekda Maybrat, Pj Bupati Bernhard Tegaskan Bukan Dirinya Penentu Siapa yang Lolos
Bahkan, dirumorkan beredar kabar hal itu sebagai upaya mendukung kandidat tertentu dalam Pilkada Kabupaten Maybrat 2024.
"Terkait pergantian pejabat eselon III, eselon IV, hingga pencari kerja ini ada kandidat-kandidat mereka yang maju, sebagai contoh kandidat a atau b yang sponsor untuk kumpul SK CPNS. Saya tegaskan bahwa itu adalah informasi hoaks,” ujar Fertaa kepada TribunSorong.com, Jumat (28/6/2024).
“Kami, pemerintah tidak berpihak kepada kandidat atau kelompok tertentu. Pemerintah berdiri di tengah-tengah dan netral,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan, terkait pelantikan pejabat eselon II, III, dan eselon IV mekanismenya sudah berbeda, melainkan ada proses dan tahapannya.
Terkait isu pemerintah yang menjadi sponsor kandidat dalam pilkada juga merupakan kabar hoaks.
“Intinya bahwa itu adalah informasi hoaks,” tegasnya.
Baca juga: 5 Orang Lolos Seleksi Administrasi Calon Sekda Maybrat, Berikut Daftar Namanya
Baca juga: Ikut Panen Ikan Lele Perdana, Pj Sekda Maybrat: Ini Bisa Gerakkan Ekonomi sekaligus Dongkrak PAD
Lebih lanjut Ferdinandus Taa mengatakan, mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dijalankan oleh Pj Bupati Maybrat, perlu didampingi oleh pimpinan perangkat daerah sesuai sektor masing-massing.
Menurutnya, tidak bisa bupati berjalan sendiri karena memang harus tupoksi dari perangkat daerah yang bersangkutan ikut mendampingi.
Misalnya terkait pembangunan, tentu kepala Bappeda harus mendampingi.
Baca juga: Seleksi Terbuka Sekda Maybrat, Pj Bupati Bernhard Tegaskan Bukan Dirinya Penentu Siapa yang Lolos
Baca juga: Dosen UNIPA Penggagas Model SSH Sebut Implementasi Perlu Adaptasi Karakteristik Lokal Maybrat
Bagitu juga dinas pendidikan, dinas kesehatan, maupun perangkat daerah lainnya, ketika agenda terkait, maka pimpinannya harus turut serta.
"Ini namanya pemerintahan sehingga harus kerja tim, bukan jalan sendiri-sendiri. Tidak bisa begitu,” kata Ferdinandus Taa.
Ia juga meminta kepada masyarakat selalu percaya kepada pemerintah, jangan mudah terpengaruh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)