Jadi Pemateri di Acara Wantannas RI, Pj Bupati Maybrat Paparkan Strategi Berantas Korupsi

TRIBUNSORONG.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu tampil sebagai narasumber dalam acara Round Table Discussion di Jakarat, Kamis (31/7/2024).

Acara ini diinisiasi oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI.

Baca juga: Tindaklanjut Formasi CPNS dan Honda, Pj Bupati Maybrat Sambangi Kantor BKN

Tujuannya, mengantisipasi peningkatan tindak pidana korupsi oleh kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

Diskusi meja bundar yang berlangsung di Jakarta tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk perwakilan dari  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktur Politeknik LAN RI.

Baca juga: Surat Edaran Bupati Maybrat Soal Netralitas di Pilkada 2024, ASN dan Honorer Wajib Tahu

Dalam pemaparannya, Bernhard E Rondonuwu menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan daerah.

"Korupsi merupakan musuh utama dalam pembangunan daerah. Kepala daerah harus memiliki komitmen kuat menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel," ujar Bernhard.

Ia juga berbagi pengalaman serta strategi yang telah diterapkan di Kabupaten Maybrat untuk meminimalisir potensi korupsi.

Pengalamaan itu yakni konsolidasi tentang integrasi seluruh peraturan perundang-undangan agar seluruh stakeholder memahami.

Baca juga: Bupati Maybrat Keluarkan Surat Edaran, Instruksi Nyanyi Lagu Indonesia Raya Saat Apel dan Giat Resmi

Pembenahan sistem pemerintahan harus berbasis digital supaya semua bisa dapat mengakses.

“Peningkatan sumber daya manusia pada pengeloaan anggaran ditujukan agar meminimalisir kesalahan penyalahguaan keuangan,” jelas Pj Bupati Maybrat.

Baca juga: Gerakan Pangan Murah Cara Pemkab Maybrat Menekan Inflasi dan Stunting

Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Wantannas RI mengatakan, acara ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi praktis bagi kepala daerah dalam menghadapi tantangan korupsi.

"Dengan adanya diskusi ini, kami berharap kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dapat lebih siap dalam mencegah dan menangani tindak pidana korupsi di daerah masing-masing," katanya.

Dalam Paparan Direktur Politeknik LAN RI Nuliah Nurdin menjelaskan, penguatan sistem integerasi, reformasi sistem pemilu, reformasi birokrasi, pengingkatan penegakan hukumm, kolaborasi lintas lembaga, perlindungan whisleblower/perlindungan pelapor yang melaporkan kasus korupsi.

Baca juga: Pimpin Apel Pagi, Pj Sekda Maybrat Serukan Semangat Nasionalisme ASN kepada Bangsa

Kepala Sekretariat Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Guntur Kusmeiyano menyampaikan, rekomendasi untuk kebutuhan jangka pendek-menengah, pemilihan gubernur dilaksanakan dengan penunjukan oleh presiden atas tiga orang

Calon gubernur yang diusulkan oleh partai politik DPRD tanpa jabatan wakil gubernur.