Pj Wali Kota Sorong Bernhard Bertemu Deputi dari BKN dan Dirjen Polpum Kemendagri, Ini yang Dibahas

TRIBUNSORONG.COM, SORONG -  Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong Bernhard E Rondonuwu bertemu Deputi Pengawasan dan Pengendalian, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Otok Kuswandaru dan Plh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Togap Simangunsong, Rabu (21/8/2024).

Pada pertemuan di area Bandara DEO Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya tersebut, Bernhard E Rondonuwu menyampaikan permohonan dukungan guna mempermudah proses penerimaan formasi CPNS dan honorer daerah (honda). 

Baca juga: Pj Wali Kota Sorong Minta BKPSDM Aktif Update Perkembangan Penerimaan CPNS dan Honda di Sosial Media

Otok Kuswandaru pun menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan rekrutmen ini.

BKN siap memberikan dukungan yang diharapkan mampu memperlancar semua tahapan seleksi.

Baca juga: Bertemu Pj Wali Kota, Bernhard Minta Honda Tunjuk Koordinator Permudah Komunikasi dengan BKPSDM

Pj Wali Kota Sorong menyambut baik dukungan ini dan berharap proses penerimaan berjalan sesuai harapan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Sorong untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara di wilayahnya.

Selain membahas masalah CPNS, Bernhard Eduard Rondonuwu juga membahas perkembangan penanganan masyarakat eksodus di Maybrat, bersama dengan Plh Dirjen Politik dan PUM, Kemendagri Togap Simangunsong.

Sebagai mantan Pj Bupati Maybrat, Bernhard menyampaikan bahwa kondisi masyrakat eksodus sudah jauh lebih baik karena mereka sudah kembali ke kampung masing-masing.

"Kembalinya masyarakat eksodus ini merupakan bukti keberhasilan langkah-langkah penanganan yang telah diambil oleh pemerintah, dari daerah hingga pusat," ucapnya.

Baca juga: Bahas Kebutuhan Warga Eksodus, Pj Bupati Maybrat Minta Antarperangkat Daerah Perkuat Koordinasi

Melalui pertemuan ini, Pj Wali Kota Sorong menegaskan komitmennya terus bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menangani berbagai isu strategis. 

Dukungan dari berbagai pihak dianggap sangat penting dalam memastikan keberhasilan program-program pemerintah daerah. (*/tribunsorong.com)