Satpol PP Papua Barat Daya Bentuk Tim Tertibkan PKL di Kota Sorong, Sosialisasi hingga Akhir 2025

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satpol PP Papua Barat Daya Vincente Campana Baay mengatakan, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sorong pakai pendekatan edukatif dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca juga: 80 Peserta Ikuti Pelatihan Teknis Satpol PP Papua Barat Daya, Tegakkan Perda Berbasis HAM

Satpol PP masih fokus sosialisasi dan edukasi kepada pedagang berjualan di area publik atau trotoar.

“Belum ada tindakan penertiban keras, ada hanya peringatan dan pembinaan,” ujar Vincente, Senin (10/11/2025).

Baca juga: PDI Perjuangan Papua Barat Daya Mantapkan Konferda, Samsudin Tepis Tudingan Kepengurusan Abal-abal

Kebijakan ini sejalan dengan upaya Satpol PP Papua Barat Daya mengutamakan pendekatan humanis dan persuasif, serta meninggalkan praktik kekerasan atau penindakan berlebihan. 

“Kami memahami para pedagang juga mencari nafkah untuk keluarganya,” katanya.

Satpol PP membentuk Tim Satgas Gabungan memperkuat pelaksanaan penertiban.

Saat ini masih tunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur ditandatangani, tim bekerja sesuai kesepakatan dan mekanisme di SK itu.

Baca juga: Kontingen LP3KD Kota Sorong Juara Umum Pesparani Katolik I Papua Barat Daya

Program sosialisasi sampai akhir Desember 2025, sebelum tahapan evaluasi dan kemungkinan tindak lanjut.

“Bila nanti masih ada pelanggaran kami tindak secara terukur, tujuannya bukan menakuti, tapi membangun kesadaran bersama,” katanya.

Baca juga: 40 Penyuluh Lintas Agama di Papua Barat Daya dan Papua Barat Pelatihan Bikin Konten Digital

Eks Pj Bupati Maybrat itu berharap pedagang mendukung upaya pemerintah menata keindahan dan ketertiban Kota Sorong tanpa kehilangan ruang ekonomi mereka.

“Pemerintah hadir bukan menghukum, tetapi membimbing,” katanya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)