30 Contoh Soal TWK Latihan SKD CPNS 2024, Lengkap dengan Kunci Jawaban

Ketersediaan peta digital saat ini tidak lepas dari perkembangan teknologi geospasial diantaranya teknologi penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan GPS yang dimanfaatkan dalam kegiatan survei dan pemetaan. Teknologi penginderaan jauh dengan menggunakan satelit penginderaan jauh (aktif atau pasif) maupun pemotretan udara memiliki kemampuan merekam atau memotret objek atau fenomena di bumi ini tanpa kontak langsung dengan objek atau fenomena yang di indranya. hasilnya berupa citra satelit atau foto udara yang menggambarkan objek di bumi. Selain itu, dari data hasil penginderaan tersebut dapat pula diperoleh informasi ketinggian, baik berupa data digital terrain model (DTM), kontur maupun titik tinggi. Kegiatan survei dan pemetaan yang dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta melahirkan tumpang tindih data dan kebingungan dalam menentukan data yang menjadi acuan bersama. Kebutuhan akan adanya satu referensi tunggal yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan semakin terasa ketika peta digital dimanfaatkan sebagai alat bantu perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan.

Toleransi akurasi 5 meter dalam penggunaan peta digital untuk navigasi masih dapat diterima oleh pengguna, akan tetapi pergeseran 5 meter dalam sebuah perencanaan pembangunan berdampak fatal, misalnya dalam penentuan pemindahan areal permukiman pada kawasan 5 meter sempadan sungai. Tumpang tindih izin pemanfaatan ruang semakin terlihat dampaknya dalam pembangunan jika berbagai data yang disusun tiap-tiap pihak tanpa adanya satu acuan sebagai data dasarnya. Untuk itu diperlukan satu referensi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan melalui pengesahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang setelah melewati masa transisi selama 3 tahun, maka undang-undang tentang informasi geospasial ini mulai berlaku secara penuh pada tanggal 21 April 2014 ini.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengaturan penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) berkewajiban menjalankan amanat undang-undang ini, yaitu menjamin ketersediaan dan akses IG yang dapat dipertanggungjawabkan, mewujudkan kebergunaan dan keberhasilgunaan IG melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, mendorong penggunaan IG dalam pemerintahan, dan kehidupan masyarakat, pembinaan kepada penyelenggara, pelaksana, dan pengguna IG, serta sebagai referensi tunggal di dalam bidang informasi geospasial. (Sumber: Kompas, disesuaikan seperlunya)

Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah ....

A. Berdirinya BIG dapat menjadi satu sumber referensi sehingga ketidakakuratan posisi 5 meter dapat diminimalkan.
B. Tumpang tindihnya data geospasial disebabkan banyaknya pihak yang melakukan pemetaan.
C. Kelengkapan informasi peta digital lebih penting dibandingkan dengan ketelitian posisinya.
D. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2011 berlaku penuh mulai 21 April 2014.
E. Satelit dapat memotret objek di muka bumi tanpa kontak langsung.

Jawaban: A