BPPKAD Imbau Warga Papua Barat Daya Wajib Gunakan Plat PY Mulai Januari 2025

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan ospen pajak bertempat di Vega Hotel, Kota Sorong, Selasa (22/11/2024). 

Kepala BPPKAD Papua Barat Daya Harjito menyampaikan, dinas pendapatan daerah (dispenda) kabupaten dan kota segera persiapan option pajar sesuai UU.   

Baca juga: Seruan Ketua Majelis Papua Barat Daya pada Pilkada Serentak 27 November 2024

Mulai Januari 2025, BPPKAD Papua Barat Daya mulai menyelaraskan pembayaran pajak pada Samsat.  

Pembayaran pajak yang sudah dibayar akan langsung dimasukan kedalam kas masing-masing kabupaten dan kota. 

"Nantinya pemprov akan kerja sama dengan kabupaten/kota untuk membahas mengenai inovasi, ide serta gagasan yang bersifat absen/terdata," ucapnya Harjito. 

Lanjutnya menjelaskan, bahwa pada 2025 BPPKAD Papua Barat Daya target sekira Rp100 miliar untuk biaya masalah pajak kendaraan motor (PKB). 

Dia juga membeberkan akan menindaklanjuti mengenai beberapa perusahaan yang ada di Raja Ampat yang menggunakan plat Papua Barat Daya (PY) dan membayar pajak di luar. 

Baca juga: Disdikbud Gelar Seminar Hasil PPKD, Kumpulkan Ide Pembuatan Ikon Papua Barat Daya

Mulai Januari 2025 BPPKAD Papua Barat Daya bekerja sama dengan kepolisian khusus Lantas guna menertibkan plat-plat dari luar Sorong. 

"Plat luar membayar pajak di luar tapi menggunakan jalanan hingga rusak, dan anggaran yang keluar untuk perbaikan jalan masuk ke anggaran Pemprov Papua Barat Daya," jelasnya.  

Program selanjutnya akan, kata dia, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan baru pemerintah daerah. 

Ospen ini sekaligus sebagai dukungan untuk peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD). (tribunsorong.com/angela cindy)