KDEKS Papua Barat Daya
KDEKS Papua Barat Daya Fokus Perkuat Ekonomi melalui Edukasi dan Literasi
Meski demikian, keterbatasan waktu menuntut KDKS untuk fokus pada langkah-langkah dasar terlebih dahulu.
Penulis: Ismail Saleh | Editor: Petrus Bolly Lamak
“Konsep syariah mengajarkan kita untuk memastikan seluruh tahapan bisnis, dari hulu ke hilir, memenuhi prinsip keadilan, kebersihan, dan keberlanjutan. Ini adalah nilai universal yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, mereka mengakui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat sering menjadi kendala.
Oleh karena itu, pendekatan yang sederhana akan digunakan untuk menyosialisasikan prinsip-prinsip syariah.
“Contohnya, menjelaskan pentingnya kebersihan dan kehalalan dalam proses bisnis, yang sudah menjadi nilai dasar masyarakat,” tambahnya.
Baca juga: Partisipasi Pemilih Pilkada Papua Barat Daya 2024 di Bawah 75 Persen, Begini Penjelasan Ketua KPU
Kedepannya, kata dia, KDKS berencana memperkenalkan program pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya dalam pembiayaan syariah, pengembangan ekosistem ekonomi syariah, serta promosi produk lokal.
Eksan menegaskan, bahwa prinsip ekonomi syariah bersifat inklusif dan universal.
“Prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan tidak hanya untuk umat Islam, tetapi dapat diterapkan untuk seluruh masyarakat. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas memberikan panduan yang jelas dalam mewujudkan keadilan ekonomi,” ujarnya.
Baca juga: Pasar Subsidi Ikan, Cara Pemkab Sorong Papua Barat Daya Tekan Angka Inflasi dan Stunting
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, KDKS optimis Papua Barat Daya dapat menjadi contoh penerapan ekonomi syariah yang berhasil di Indonesia Timur.
"Tugas kami adalah memastikan masyarakat memahami dan merasakan manfaat dari konsep syariah ini," pungkasnya. (tribunsorong.com/ismail saleh)
Rekomendasi Membeli Pernak-Pernik Natal Unik dan Menarik di Kota Sorong Papua Barat Daya |
![]() |
---|
Papua Barat Daya Promosi Potensi Daerah Tarik Investasi, Wamendagri: Ini Contoh Daerah Papua Lain |
![]() |
---|
DPMPTSP Kota Sorong Papua Barat Daya Sosialisasi Implementasi OSS RBA kepada Pelaku Usaha |
![]() |
---|
UMP Papua Barat Daya 2025 dan UMSP Disahkan, Berlaku 1 Januari 2025, Berikut Rinciannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.