Prabowo Terapkan Efisiensi, Papua Barat Daya Pangkas Anggaran Besar-Besaran

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto mulai berdampak di berbagai daerah, termasuk Provinsi Papua Barat Daya.

Baca juga: Demokrat dan PDIP Sudah Ajukan Nama Pimpinan DPRP Papua Barat Daya, Golkar Masih Berembuk

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan Prabowo Subianto menegaskan, perlunya efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia.

Menanggapi kebijakan ini, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Daya, Jhoni Way menyatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pos-pos belanja daerah yang akan mengalami pemangkasan.

Baca juga: 3 Wilayah di Papua Barat Daya Berpotensi Hujan Petir, Prakiraan Cuaca pada Rabu, 12 Februari 2025

Jhoni mengungkapkan, efisiensi anggaran ini berdampak langsung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Papua Barat Daya. 

Salah satu sektor yang terkena imbas adalah pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari kedua sumber dana tersebut.

"Anggaran pembangunan infrastruktur melalui DAU dan DAK Papua Barat Daya ditiadakan. Sebelumnya ada Rp50 miliar yang dialokasikan, kini anggarannya menjadi nol," ujarnya kepada awak media, Rabu (12/2/2025).

Secara keseluruhan, Papua Barat Daya mengalami efisiensi anggaran lebih dari Rp138 miliar pada tahun 2025. 

Dengan total anggaran daerah yang sebelumnya mencapai Rp1,5 triliun, pemangkasan ini dipastikan akan berdampak besar terhadap berbagai program pemerintah.

Baca juga: Pangdam XVIII/Kasuari: 7 Sampai 8 Batalyon Baru Akan Dibangun di Papua Barat dan Papua Barat Daya

Selain infrastruktur, efisiensi juga diberlakukan pada anggaran perjalanan dinas pegawai, focus group discussion (FGD), serta seminar.

"Seluruh anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seperti FGD serta seminar dipangkas hingga 50 persen," tambah Jhoni.

Baca juga: Dijual Pupuk Organik dari Ampas Padi dan Sagu di Papua Barat Daya, Cek Harganya

Kebijakan efisiensi ini diharapkan dapat membantu pengelolaan keuangan daerah agar lebih optimal dan sesuai dengan arahan pemerintah pusat. (tribunsorong.com/safwan ashari)