Pegiat Literasi Papua Kritik Program Makan Bergizi Gratis, Soroti Anggaran dan Pelibatan TNI

TRIBUNSORONG.COM, MANOKWARI - Pegiat literasi di Tanah Papua, Alan Ambrau mengkritik kebijakan pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Pastikan Program Pusat Berjalan Baik, Pangdam XVIII/Kasuari Tinjau Makan Bergizi Gratis di Manokwari

Dalam pernyataannya pada Senin (16/2/2025), ia menilai program tersebut mengorbankan berbagai sektor prioritas demi kebijakan jangka pendek yang kurang memiliki keberlanjutan serta berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

Menurut Alan Ambrau, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan program-program fundamental yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Baca juga: UT Sorong Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Papua Barat Daya, Lebih Fokus Edukasi

Ia menilai bahwa pengalihan anggaran besar untuk MBG justru dapat menghambat kemajuan sektor-sektor vital tersebut.

“Saya tidak menolak kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi jika pelaksanaannya justru mengorbankan sektor-sektor prioritas lainnya, maka hal ini menjadi tidak bijak. Terlebih lagi, program ini menimbulkan banyak polemik dan konflik di berbagai daerah,” ujar Alan Ambrau.

Selain itu, Alan juga menyoroti keterlibatan TNI dalam implementasi program tersebut.

Menurutnya, program sosial seperti ini lebih tepat dijalankan oleh perangkat daerah (PD) terkait, lembaga sosial, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki pengalaman dalam menangani isu kesejahteraan masyarakat.

“TNI memiliki tugas utama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, sebaiknya program makan siang gratis ini tidak dilaksanakan oleh mereka, melainkan oleh instansi yang memang berkompeten di bidang ini,” tegasnya.

Baca juga: Pemkab Maybrat Rapat Implementasi Makan Bergizi Gratis dengan Forkopimda dan BP3OKP Papua Barat Daya

Ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa program-program prioritas lainnya tidak dikorbankan demi kebijakan yang bersifat sementara.

“Kami mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkas dia. (*)