Dualisme Retribusi di Pelabuhan Sorong, Kadishub Usulkan Sistem Tiket Terpadu

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Papua Barat Daya Victor Solossa menegaskan, bahwa persiapan transportasi menghadapi libur Idulfitri 1446 H telah berjalan baik. 

Ia menyampaikan, bahwa sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan pihak terkait selama dua tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. 

Baca juga: Libur Lebaran 2025, Pemprov Papua Barat Daya Siapkan Pemandu Wisata Kompeten

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyediaan layanan bus bagi masyarakat di dua titik utama, yaitu dari Ketapok ke Bandara DEO Sorong dan dari Kampung Salak ke Bandara DEO Sorong. 

“Bus ini disiapkan untuk memastikan konektivitas penerbangan pagi tetap lancar serta meningkatkan faktor keamanan bagi penumpang,” katanya, Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Victor juga menyoroti isu transportasi bandara, khususnya terkait angkutan taksi yang masih berada dalam masa transisi. 

“Kami terus berkoordinasi dengan Pemkot Sorong agar permasalahan angkutan di bandara bisa diatur secara bertahap,” jelasnya.

Baca juga: Kasus Ayah Setubuhi Anak Kandung di Sorong Papua Barat Daya Masuk Tahap I

Sementara itu terkait dengan Pelabuhan Rakyat Sorong, Victor menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak, seperti KSOP dan BPTD untuk meningkatkan pelayanan. 

“Kami ingin pelabuhan ini memiliki terminal representatif seperti Bandara DEO Sorong. Namun, tantangan utama adalah adanya ego sektoral di antara lembaga terkait,” katanya.

Untuk meningkatkan akses ke Pelabuhan Rakyat, Victor menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan kajian teknis agar jalur masuk bisa lebih efisien. 

“Kami sudah melakukan perhitungan biaya pengadaan lahan agar akses langsung ke pelabuhan bisa dibuka tanpa mengganggu masyarakat setempat,” tambahnya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Kamis 13 Maret 2025, 4 Daerah Ini Bakal Diguyur Hujan

Dalam rapat ini, isu mahalnya harga tiket pesawat juga dibahas. Menurut Victor, ada kejanggalan dalam penentuan harga tiket tujuan Sorong dibandingkan dengan daerah lain. 

“Kenapa ke Sumatera lebih murah dibanding ke Sorong, padahal Sorong juga memiliki Proyek Strategis Nasional (PSN)? Ini perlu didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat,” tegasnya.

Baca juga: DAFTAR Lengkap Penerima Penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2024 di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Ia juga menyinggung kendala dalam penambahan maskapai penerbangan ke Sorong yang dinilai masih kurang mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan. 

“Kami sudah berupaya menghadirkan maskapai baru, tetapi ada hambatan yang menyebabkan rencana ini berjalan tidak sesuai ekspektasi,” ungkapnya.

Menanggapi dualisme sistem retribusi di pelabuhan, Victor mengusulkan agar pembayaran tiket kapal langsung mencakup seluruh biaya retribusi.