Dinas LHKP Papua Barat Daya Terlibat Mafia Kayu ? Simak Penjelasan Lengkap Kadis Kelly Kambu

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menegaskan, pihaknya tidak terlibat dalam praktik mafia kayu, ilegal logging, maupun peredaran kayu pacakan.

“Kami tidak bermain dalam lingkaran ilegal. Seluruh staf sudah diberi peringatan keras,” ujarnya, Jumat (10/4/2025).

Baca juga: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu Apresiasi Peran Petrogas di Bidang Sosial dan Energi

Kelly menegaskan, diamnya dinas bukan berarti tidak bekerja melainkan sedang melakukan koordinasi intensif untuk menyusun langkah penanganan yang terukur.

Ia menjelaskan, industri kayu hanya boleh menggunakan dua jenis bahan baku legal yakni kayu hasil budidaya dan kayu dari izin resmi pemanfaatan hutan.

“Kayu liar yang tumbuh alami tidak boleh masuk ke industri. Ini untuk menjaga kelestarian, iklim, dan hutan adat,” tegasnya.

Ia mengajak masyarakat adat aktif menjaga hutan sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2013. 

Menurutnya, aktivitas ilegal di hutan seperti suara chainsaw pasti diketahui warga sekitar.

Baca juga: Kantor Forclime Papua Barat Daya Diresmikan, Kelly Kambu: Mitra Pembangunan Sektor Kehutanan 

Terkait isu keterlibatan oknum aparat keamanan, Kelly meminta masyarakat menyampaikan data akurat jika memiliki bukti keterlibatan anggota TNI/Polri.

“Sebut satuannya, siapa orangnya. Akan kami tindak lanjuti melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dipimpin langsung Panglima,” katanya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Jumat 11 April 2025, Seluruh Wilayah Diguyur Hujan Ringan

Ia juga mengingatkan media untuk memberitakan berdasarkan fakta, bukan menyebar ketakutan atau memprovokasi pelaku usaha.

 “Tak ada staf kami yang terlibat. Tapi kalau ada yang terbukti, akan kami tindak tegas. Kami bekerja sesuai hukum dan aturan,” pungkas dia. (tribunsorong.com/angela cindy)