MPR for Papua Resmi Dibentuk, Jembatan Baru antara Pemerintah dan Rakyat Papua

TRIBUNSORONG.COM - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan pembentukan wadah baru bernama MPR for Papua.

Wadah ini beranggotakan seluruh perwakilan MPR dari enam provinsi di Papua. 

Baca juga: Usai Dilantik, Ini Langkah Awal Wakil Ketua I DPRP Papua Barat Daya Anneke Makatuuk 

Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.

Ahmad Muzani menjelaskan, bahwa MPR for Papua dibentuk sebagai perpanjangan tangan MPR dalam mendukung penyelesaian persoalan-persoalan di Bumi Cenderawasih secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Baca juga: Prakiran Cuaca Papua Barat Daya Kamis 24 April 2025, Suhu Udara Sejuk dan Kelembapan Tinggi

Wadah ini berada di bawah koordinasi Ketua Yorrys Raweyai, dan diharapkan mampu menjadi ruang strategis untuk merumuskan solusi atas berbagai isu yang selama ini dihadapi Papua, khususnya dalam bidang politik.

“Tujuan pembentukan MPR for Papua adalah mencari solusi dan menjadi penghubung MPR dengan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan Papua secara komprehensif,” ujar Muzani usai pertemuan di DPR RI, Rabu (23/4/2025).

Ke depan, kata dia, MPR for Papua akan aktif berdialog dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak lainnya. 

Tujuannya tak lain adalah untuk menyerap aspirasi, menggali perspektif, dan merancang langkah-langkah strategis demi pembangunan Papua yang lebih merata dan mensejahterakan.

Kini, Papua telah terbagi menjadi enam provinsi, masing-masing dipimpin oleh gubernur dan pemerintahan daerah sendiri. 

Baca juga: Festival Tumpe Klawalu Kota Sorong Dibuka, Pj Sekda Papua Barat Daya: Menyentuh Akar Budaya Moi

Menurut Muzani, pemekaran ini diharapkan dapat memperpendek rentang kendali antara pemerintah dan rakyat, sekaligus mempercepat pelayanan publik dan pembangunan.

“Harapannya, pelayanan pemerintahan semakin modern dan kesejahteraan rakyat Papua terus meningkat, termasuk dari aspek keamanan dan ketertiban,” tegasnya.

Baca juga: Fopera: Wakil Rakyat Papua Barat Daya Jangan Hanya Duduk, Diam, Duit

Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat Yorrys Raweyai selaku Ketua MPR for Papua akan segera menjalin koordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait untuk membahas persoalan-persoalan strategis Papua.

Pada Rabu lalu, Ketua MPR RI juga telah secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan MPR for Papua kepada Yorrys Raweyai beserta jajaran pengurus untuk masa bakti 2025–2030.

Keanggotaan MPR for Papua terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD asal daerah pemilihan Tanah Papua. 

Wadah ini diharapkan menjadi sarana komunikasi dan koordinasi konstitusional, dalam rangka mendorong penyelesaian berbagai permasalahan Papua di bawah naungan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan. (*)